Masyarakat Adat Papua: Pemecatan Fahri Hamzah Sama Kadarnya dengan Pamakzulan Gus Dur

Politik264 Dilihat

Beritaasatu – Dewan Adat Papua (DAP) menilai pemecatan Fahri Hamzah di Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan upaya pembungkaman demokrasi.

“Pemecatan Fahri ini adalah gambaran demokrasi di Indonesia makin menuju kematian dan kami masyarakat adat di Papua makin merasa terancam di dalam NKRI,” tegas Ketua DAP Yan Piet Yaranggan, Kamis (7/4/2016).

Menurut Yan, Fahri merupakan figur dan pejuang reformasi dan sampai kini ia masih dalam biro reformasi hukum yang perjuangannya dianggap sangat menyentuh orang-orang Papua. Kemajuan demokrasi di Papua yang dibunuh/ditekan akhir-akhir ini, dimana pada tahun lalu ada kebangkitan bagi masyarakat Papua dalam bidang demokrasi. Dan Fahri memutuskan untuk hadir ditengah Konferensi besar rakyat Papua, sebagai wujud demokrasi terhadap rakyat Papua.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah

“Sehingga kalau sampai Fahri dijahati dan dibungkam, kami masyarakat adat di Papua menganggap bahwa kesakitan dan kepayahan demokrasi yang dialami masyarakat adat Papua akan segera mati dan kami makin ragu berada didalam Indonesia. Dan Fahri telah hadir disaat semua pihak mundur dan melarang kami untuk tidak boleh berdemokrasi,” jelas dia.

Dikatakan Yan, pemecatan Fahri yang diperlakukan tidak adil itu hanya mengedepankan kepentingan sesaat dan sempit.
“Ini adalah kematian demokrasi, makin dekat dan jadi bukti ancaman nyata bagi kami yang berada didaerah konflik,” tuturnya.

Lebih lanjut, Yan menegaskan Fahri adalah tokoh penerus dari orang-orang hebat seperti BJ. Habibie dan Gus Dur yang sangat demokratis, pluralis, humanis dan dapat menangkap roh penderitaan masyarakat adat Papua. Mulai konsisten berpikir, bertindak dan berkarya, Fahri menyempatkan cukup banyak waktu datang ke berbagai daerah di Papua yang belum pernah dilakukan oleh pimpinan parlemen lainnya.

“Beliau bisa datang ke Paniai, Dogiyai dan berbagai daerah di pedalaman,” ucapnya.

Oleh karenanya, pihaknya menghimbau agar pimpinan PKS untuk berkhidmat dalam meninjau kembali keputusan yang keliru dan menghancurkan masa depan demokrasi itu.

“Pemecatan ini sama kadarnya dengan pemakzulan Gus Dur, mosi tidak percaya kepada Habibie dan penzoliman terhadap tokoh-tokoh demokrasi lain di Indonesia,” tukasnya.

Komentar