Beritaasatu.com – Politikus Golkar, Bambang Soesatyo mengatakan, belum ada perubahan posisi dalam proses perundingan antara kubu Aburizal Bakrie dan Agung Laksono. Menurut Bambang, keduanya sepakat akan melanjutkan perundingan pekan depan.
“Namun pagi-pagi harus diingatkan, bahwa tidak mungkin memaksa Golkar keluar dari KMP. Sebab, negara ini butuh partai penyeimbang yang kuat dan kritis, agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya,” kata Bambang melalui pesan singkatnya, Jumat (2/1/2015).
Bambang menuturkan, kalau ada pihak atau kelompok yang ingin memaksa Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan, maka patut dipertanyakan motifnya. Pertama, bisa jadi dimaksudkan agar konspirasi kejahatan mereka pada rakyat dan negara terlindungi karena tidak ada parpol kuat yang kritis.
“Kedua, bisa jadi ada oknum Golkar yang masih bermimpi jadi menteri dan berharap ada reshuffle kabinet. Sehingga ngotot memaksakan kehendak agar Golkar kembali menjadi hamba kekuasaan, demi kepentingan pribadi-pribadi namun mengatasnamakan kepentingan partai,” tuturnya.
Memang, memprihatinkan, kata Bambang. Golkar saat ini seperti kehilangan jati diri karena tiba-tiba bernuansa premanisme dengan saling gertak dan saling ancam. Padahal sejatinya itu bukanlah budaya dan karakter partai Golkar.
“Sejak dulu Golkar selalu menggunakan cara-cara yang bermartabat, elegan dan selalu berdasarkan aturan dan hukum. Tidak dengan cara kekerasan dan pemaksaan kehendak,” ujarnya.
Masih kata Bambang, sangat terasa hari-hari ini ada kekuatan yang tak terlihat yang sedang bermain dan mengobok-obok partai Golkar dengan menggunakan elite Golkar yang kecewa, sebagai kuda troya untuk menghancurkan partai Golkar dari dalam.
“Mengapa Golkar harus tetap berada diluar pemerintahan dan menjadi penyeimbang yang kuat bersama KMP?” tanya dia.
Karena tegas Bambang pemerintahan ini butuh mitra yang kritis agar tidak kandas di tengah jalan. Menurutnya, kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan tapi berperilaku seperti ‘copet kampret’, lalu siapa yg akan mengkontrol?
“Kalau semua tutup mulut karena sudah mendapat bagian, siapa yang dirugikan? Pasti yang rugi adalah negara dan rakyat bukan?” tandasnya.
