Jakarta – Kabid Ekokesra PB HMI Masyhur Harahap menilai pemberian sanksi organisasi terhadap kader HMI yang ikut serta di aksi 412, semestinya lebih menitik beratkan pada aspek naratif.
“Jika sanksi tersebut diberikan karena ada kader yang ikut pada aksi 412 maka saya katakan itu keliru,” tegas Harahap dalam pesan rilisnya hari ini.
Menurutnya, tapi jika sanksi tersebut diberikan karena kader menelantarkan atribut organisasi saat aksi, sehingga atribut organisasi dipegang dan dibawa oleh sekelompok orang saat aksi tersebut maka dirinya mengira boleh.
Sebab, kata dia, memang ada oknum yang bukan kader membawa atribut organisasi, lalu penampilan dan pembawaannya sama sekali bisa menciderai nama baik organisasi.
“Nah hal ini saya pikir karena aksi direncanakan secara tidak matang, karena yang ikut aksi juga kader-kader baru yang belum begitu paham tentang manajemen aksi,” ujarnya.
Selain itu, Harahap mengingatkan Ketua Umum PB HMI Mulyadi Thamsir tidak boleh terlalu reaktif terhadap sikap-sikap kader yang demikian, apalagi sampai nekat melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis saat Rapat Harian. Karena di HMI sangat menjunjung tinggi demokrasi dalam pengambilan keputusan.
“Jika demikian cara pengambilan keputusannya maka tidak heran keputusan yang diambil pun akan dianggap tendensius dan atas desakan dari pihak-pihak tertentu,” katanya.
Dia menyarankan agar Mulyadi mempertimbangka hal tersebut, kendati demikian dirinya memahami bahwa aksi 412 adalah aksi yang wajar, sebagaimana aksi-aksi yang lain baik aksi 411 ataupun 212, semua aksi tersebut tidak ada yang bertentangan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, apalagi bertentangan dengan nilai-nilai keislaman.
“Semuanya saya pandang bahwa aksi tersebut adalah bentuk kedewasaan rakyat Indonesia akan nilai-nilai demokrasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang salah jika kemudian ada yang berasumsi bahwa aksi 412 adalah tandingan dari aksi 411 dan 212, jangan sampe berfikir demikian, karena semuanya wajar dan sah-sah saja,” tutupnya.
Komentar