Beritaasatu – Indonesia Police Watch (IPW) menegaskan tidak akan ada “Matahari Kembar” di tubuh institusi Kepolisian, jika Kapolri di isi Badroddin Haiti dan berpasangan dengan Wakapolri Budi Gunawan (BG).
“Yang ada justru soliditas institusi Kepolisian karena duet kepemimpinan Polri dipegang Akpol 82 (Haiti) sebagai Kapolri dan Akpol 83 (BG) sebagai wakilnya,” ungkap Ketua Presidium IPW Neta S Pane, di Jakarta, Rabu (15/4/2015).
Lebih lanjut, Neta menilai pihak-pihak yang menuding akan terjadi “Matahari Kembar” atau dualisme kepemimpinan, jika Haiti berpasangan dengan BG, adalah pihak-pihak yang tidak paham dengan karakter organisasi dan institusi Polri. Selama ini, kata Neta, setiap kali ada suksesi kepemimpinan di Polri memang terjadi tarik menarik yang tajam. Tapi setelah Kapolri defenitif terpilih, semua yang terlibat tarik menarik akan tiarap, untuk kemudian ikut membangun konsolidasi institusi. Sebagian lagi yang tidak ikutan hanya merunduk.
“Dengan tipe kepemimpinan duet Haiti dan BG akan sulit terjadi “Matahari Kembar”,” jelas Neta.
Sebab, kata Neta, masing-masing punya karakter. Haiti punya karakter yang tegas dan pemberani. Saat menjadi Kapolsek Surabaya Timur, Haiti berani menangkap La Nyalla tokoh ormas yang paling ditakuti di Jatim. Begitu juga saat menjadi Kapolda Banten, Haiti menangkap abang kandung Atut yang kemudian tewas ditahanan karena sakit. Padahal saat itu, Haji Hasan ayah Atut masih hidup dan sangat ditakuti di Banten. Akibat kasus itu, tambah Neta, Polda Banten dikepung para pendekar bersenjata tajam dan Haiti dengan tegas mengatakan, jika ada yang berani masuk ke Polda akan ditembak. Akhirnya para pendekar itu ciut nyali. Haiti pula yang berani mengeksekusi Tibo di Poso.
“Haiti satu-satunya Jenderal Polisi saat ini yang pernah empat kali menjadi Kapolda. Sementara BG adalah tipe jenderal yang loyal dengan atasan dan institusi,” bebernya.
Dikatakan dia, selama ini BG banyak membantu sejumlah Kapolri dalam membuat konsep perubahan di Polri. BG juga banyak membantu sejumlah Kapolri untuk membangun lobi ke legislatif maupun ke pemerintahan. BG adalah Komjen paling senior karena dia lah yang pertama menyandang pangkat Komjen dibanding semua Komjen yang ada di Polri saat ini.
“Loyalitas yang ditunjukkan BG selama ini tidak akan mungkin membuatnya mau mengintervensi Haiti yang memang tidak bisa diintervensi,” ucapnya.
Bahkan, sambung Neta, ketika terjadi krisis kepemimpinan di Polri pasca dicopotnya Kapolri Sutarman dan adanya manuver KPK menjadikan BG sebagai tersangka, BG yang mengusulkan ke Presiden Jokowi agar Haiti menjadi Plt Kapolri. Dengan fakta-fakta itu tidak akan mungkin terjadi “matahari kembar” di Polri.
“Yang ada, Haiti dan BG akan saling bersinerji. Sebab sejak awal keduanya memang sudah bersinerji,” terangnya.
Maka itu, lanjut Neta, IPW mendukung jika Haiti mengangkat BG menjadi wakilnya. Pengangkatan Kapolri adalah hak prerogatif presiden. Sementara pengangkatan Wakapolri adalah hak prerogatif Kapolri, siapa pun tidak bisa mengintervensinya.
“Krisis kepemimpinan di Polri harus segera diakhiri. Sebab sudah tiga bulan, institusi sebesar Polri tidak memiliki pemimpin. Untuk itu, setelah hari ini Komisi 3 mengunjungi rumah Haiti, segera dilakukan uji kelayakan dan uji kepatutan agar tiga hari ke depan Haiti bisa dilantik menjadi Kapolri dan kemudian Haiti sebagai Kapolri baru memerintahkan wanjakti, untuk memilih dan mengangkat BG sebagai Wakapolri,” tukasnya.
Komentar