Beritaasatu – Perkembangan globalisasi juga berekses negatif, dengan kemunculan dan berkembangnya kejahatan kontemporer sejalan dengan perkembangan tersebut dan kemajuan iptek terutama teknologi informasi.
Merespon hal itu, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN) menilai kejahatan kontemporer idealnya kewenangan lembaga penegak hukum Polri seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Bagaimana negara kita merespon kejahatan kontemporer, semua isu bisa ditangani oleh Polisi. Kewenangan Polisi sebenarnya banyak, bukan besar tapi kewenangan kecil-kecil. Jadi idealnya kewenangan Polri seperti KPK,” kata Peneliti KRHN Kanti.
Hal itu mengemuka saat seri Dialog bertema: “Reformasi Kepolisian dan Konsolidasi Demokrasi” di Gado-gado Boplo, Jl. Gereja Theresia, 41, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2015).
Problem lain, menurut Kanti adalah soal integritas, dimana Polisi terlibat pada kasus-kasus pidana yang serius. Dua tantangannya adalah bagaimana mendesain Polisi agar bisa menangani perkembangan kejahatan kontemporer.
“Kami memastikan lembaga penegak hukum ini tidak konflik of Interest lagi,” tukasnya.
Komentar