oleh

Napi Narkoba Diduga Dapat Fasilitas Mewah, Massa Perak Demokrasi Desak Menkumham Copot Dirjen Lapas !!

-Kriminal-394 views

Jakarta – Kelompok massa tergabung dalam Pergerakan Rakyat Demokrasi Indonesia (Perak Demokrasi) berunjuk rasa di depan Kantor Dirjen Lapas, Jakarta, Senin (18/3/2019).

Mereka meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly untuk mencopot Dirjen Lapas Sri Puguh Budi Utama yang dinilai tidak becus dan tidak sanggup dalam menggurus permasalahan Lapas di Indonesia.

“Jika Menteri Yasonna Laoly tidak berani copot Dirjen Lapas, sebaiknya mundur dari jabatannya dan fokus jadi Caleg saja. Jangan cuma bisa ngomong doank tapi tidak ada tindakan nyata, benahi Lapas,” tegas Koordinator aksi Gopal.

Lebih lanjut, Gopal juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan untuk segera mengaudit rekening, dan memeriksa Dirjen Lapas serta oknum-oknum pejabat di Lapas Cipinang yang diduga sengaja membiarkan Narapidana Narkoba Haryanto Chandra terus berada di Lapas Cipinang.

“Miris sekali jika masih ada narapidana yang mendapatkan fasilitas mewah dan dilindungi oleh oknum petugas Lapas itu sendiri. Kami curiga ada aliran dana mengalir, napi narkoba itu kan kejahatan luar biasa. Jadi harus dipenjara yang ketat bukan mendapatkan fasilitas super mewah,” tambah dia lagi.

Dalam aksinya, massa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Copot Menteri Hukum dan Ham & Dirjen Lapas yang Lemah Karena Gembong Narkoba Haryanto Chandra Pemilik Sel Mewah Masih Berada di Lapas Cipinang”, dan “Copot Dirjen Lapas Karena Maraknya Napi yang Mengendalikan Penyelundupan Narkotika dari Dalam Lapas”.

Sebelumnya, Badan Narkotika Nasional (BNN) mendesak Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengganti Direktur Jenderal Pemasyarakatan Sri Puguh Budi Utami. Pernyataan keras ini menyusul pengungkapan kasus 37.799 butir ekstasi yang melibatkan seorang bandar penghuni lembaga pemasyarakatan di Jakarta.

Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari menduga petugas lapas kurang perhatian dan kontrol, sehingga narapidana bebas melakukan praktik jual beli barang haram dari dalam penjara.

“Kami sudah beberapa kali melakukan pertemuan dengan dirjen PAS, namun tetap saja kami masih menemukan napi yang mengendalikan penyelundupan narkotika,” kata dia Kantor BNNP DKI Jakarta di kawasan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (4/3).

Komentar

News Feed