Jakarta – Pengamat Kebijakan Migas yang juga merupakan Ketua Umum Gerakan Penyelamat Migas Indonesia (GPMI) Akbar Kiahaly melihat dari kinerja kekinian dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), sudah layak untuk di bubarkan dan harus dilakukan audit menyeluruh atas kinerjanya selama ini.
“SKK Migas ini sudah layak bubar dan diaudit,” tegas Akbar saat ditemui dalam acara seminar yang diadakan oleh GMPI di Jakarta, Jumat (22/4/2016), Jumat (22/4/2016).
Lebih lanjut, Akbar menyebut beberapa alasan yang melatar belakangi desakan tersebut. Yang pertama tentu mahalnya harga komoditas migas di dalam negeri akibat amburadulnya tata kelola hulu migas. Akbar menuding, SKK Migas sebagai institusi teknis yang mengawasi hulu migas minim intervensi untuk membenahi.
“Kalau menurut saya ada ketidakberesan di tata kelola di bagian hulu. Jadi keberadana SKK Migas harus ditinjau kembali bila perlu dibubarkan dan harus segera di Audit kinerjanya,” ujar Akbar.
Alasan berikutnya, menurut Akbar yaitu kembali di tahun 2015 SKK Migas gagal dalam mencapai realisasi produksi minyak mentah Indonesia. Seperti yang diketahui, realisasi lifting minyak pada tahun 2015 hanya mencapai 94,2 persen dari target yang ditetapkan APBNP 2015.
Kegagalan ini semakin menambah daftar deretan panjang kegagalan SKK Migas dari tahun ke tahun. Sehingga menjadi alasan kuat buat Presiden Jokowi mengevaluasi dan bila perlu segera membubarkan lembaga ini.
Alasan ke tiga yaitu, sikap SKK Migas yang terlihat tidak senang dan juga terkesan menentang kebijakan Presiden Jokowi pada persoalan Blok Masela.
Seperti yang diketahui, SKK Migas memang sejak awala mengusulkan agar kilang LNG Blok Masela di laut (offshore). Usulan ini didukung oleh Menteri ESDM, Sudirman Said. Tapi, keputusan Presiden Jokowi yaitu Kilang LNG Blok Masela diputuskan dibangun di darat (onshore).
Keputusan ini disambut suka cita oleh banyak kalangan. Karena pengaruh dari onshore ini sangat besar manfaatnya bagi perekonomian di daerah sekitar wilayah eksplorasi dan wilayah regional di sekitarnya.
Komentar