JAKARTA – Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda memberikan kritik dan saran positif untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang saat ini tengah dijalankan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Terlebih saat ini, salah satu program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut sedang berupaya merekrut 30 ribu posisi untuk menjadi manajer di program Koperasi Desa / Kelurahan Merah Putih.
Menurut Huda, program KDMP tersebut sebenarnya sejalan dengan semangat ayah Prabowo, yakni Soemitro Djojohadikoesoemo yang ingin meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat dengan platform koperasi.
“Saya perhatikan bahwa Presiden Prabowo ini memang mempunyai pandangan sama seperti Pak Soemitro, Ayah Pak Prabowo, untuk mengalirkan dana kepada masyarakat melalui koperasi,” kata Huda dalam keterangannya, Jumat (17/4/2026).
Ia berpendapat bahwa program KDKMP ini memang berupaya mendekatkan masyarakat kepada pasar, namun di sisi lain program Koperasi Desa ini terlalu top down. Konsep top down atau kebijakan sepenuhnya berada dari atas ke bawah ini yang menjadi salah satu kritiknya. Sebab kata dia, itu tidak sejalan dengan konsep koperasi yang sesungguhnya.
“Program KDKMP ini, saya pandang sebagai upaya memotong jalur middleman untuk mendekatkan masyarakat ke pasar, hanya saja kebijakan program KDKMP ini kami lihat terlalu top down, padahal sifat Koperasi itu kan dibentuk antara anggota dengan anggota, tidak berdasarkan pada implementasi program pemerintah saja,” tuturnya.
Nailul Huda berpendapat bahwa KDKMP, khususnya Koperasi Desa Merah Putih, itu seharusnya selaras dengan BUMDes yang saat ini ada di setiap desa. Sehingga konsep koperasi yang bergerak dari bawah bisa dapat diaktualisasikan.
“KDMP harus selaras atau terintegrasi dengan Badan Usaha Milik Desa, sehingga hasil BUMDes bisa dijual atau dipasarkan melalui jaringan koperasi ini. Selain itu, Hasil produksi BUMN dan usaha lokal kita sangat mungkin untuk dipasarkan oleh KDKMP ini, sehingga masyarakat bisa membeli produk-produk lokal, baik dari BUMN maupun swasta,” tandas Huda.
Oleh sebab itu, Nailul Huda juga memberikan catatan terhadap program Koperasi Desa ini. Pertama agar Presiden Prabowo mengevaluasi program prioritas tersebut agar tidak salah jalur dan konsep koperasi, dan menurutnya bisa tetap sejalan dengan ide pikiran Soemitro.
“KDKMP saat ini dijalankan melalui sistem yang tidak tepat di bawah PT Agrinas Pangan. Seharusnya, cita-cita Pak Soemitro diluruskan kembali melalui perubahan pola Koperasi dengan mengembalikan ke sistem bottom up,” ucapnya.
Selain itu, ia juga memberikan pandangan terkait dengan iklim Ekonomi Digital yang saat ini sedang tumbuh di pasar Indonesia. Hal ini bisa dilihat dengan menurunnya jumlah ATM (Anjungan Tunai Mandiri) dan meningkatnya penggunaan QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Mak dari itu, ia juga mendorong agar Ekonomi Digital Indonesia harus dibangun dari dasarnya.
“Bicara iklim ekonomi digital di Indonesia harus kita bicara dan bangun dari dasarnya. Memang jumlah pengguna QRIS kita jutaan, namun itu hanya sebagai konsumen, bukan sebagai produsen di Ekonomi Digital,” tukasnya.
“Ini sangat disayangkan karena negara kita adalah penghasil nikel terbesar di dunia, namun kita belum mampu membangun industri semi konduktor, dasar dari Ekonomi Digital,” sambung Huda.
Lebih lanjut, Nailul Huda pun memberi pesan kepada para pemangku kebijakan, khususnya Presiden Prabowo Subianto agar dalam membangun iklim Ekonomi Digital perlu beberapa hal yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, peralatan yang mutakhir serta regulasi berkeadilan.
“3 hal tersebut berkesinambungan dan dapat mendorong Iklim Ekonomi Digital,” pungkasnya.
Komentar