Jakarta – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus, meyakini Polri bisa mengawal dan menenangkan massa menjelang Pilkada 2024.
Tag: Putusan MK
Draf Peraturan KPU Soal Pencalonan Pilkada Beredar, Merujuk pada Putusan MK
Jakarta – Draft Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait syarat pencalonan Pilkada yang beredar di kalangan publik tertulis merujuk pada putusan
DPR Undang KPU, BAWASLU, DKPP & Kemendagri di Agenda RDP : Bicara Rancangan PKPU Pasca Putusan MK 60 & 70
Jakarta – Komisi II DPR menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (26/8/2024) pukul 10.00 WIB. Ketua
Undang Pimpinan & Anggota Komisi II di Rapat Konsinyering, KPU Bakal Bahas 4 Rancangan PKPU sesuai Putusan MK
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) berencana menyelenggarakan Kegiatan Rapat Konsinyering Pembahasan empat Rancangan Peraturan KPU di Hotel Ayana
Tanggapi Putusan MK, KPU Rilis Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran Paslon Pilkada Serentak 2024
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia secara resmi merilis tahapan pendaftaran pasangan calon untuk Pilkada Serentak 2024. Pendaftaran akan dilaksanakan
DPR Pastikan Revisi UU Pilkada Tak Disahkan, Pencalonan Kepala Daerah
Jakarta – Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, DPR batal mengesahkan revisi UU Pilkada. Sidang paripurna sempat ditunda karena tidak kuorum.
Bakal Tindak Lanjuti Putusan MK, KPU Siapkan Draf Revisi PKPU Pencalonan Kepala Daerah
Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan akan menyiapkan draf revisi PKPU pencalonan kepala daerah yang mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “Kita
Rampai Nusantara Cium Aroma Kepentingan Terselubung : Garuda Biru Bukan Perlawanan Rakyat Sesungguhnya!
Jakarta – Rampai Nusantara menilai maraknya Garuda biru yang merupakan simbol perlawanan terhadap keputusan Baleg DPR RI bukan merupakan perlawanan rakyat yang
Baleg DPR Beri Jaminan Hasil Revisi UU Pilkada : Tak Melenceng dari Putusan MK
Jakarta – Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek memastikan hasil revisi UU Pilkada takkan melenceng dari putusan MK soal perubahan
Pengamat : Dibalik Putusan MK Ada Unsur Politis
Jakarta – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Hukum dan Konstitusi (LKSHK) Ubaidillah Karim menilai ada unsur politis di balik pertimbangan putusan Mahkamah
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.