Jakarta, beritaasatu.com – Markas Besar Kepolisian RI (Mabes Polri) membantah jika aparat keamanan baik Kepolisian, Badan Intelijen Negara (BIN), maupun Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) kecolongan adanya dugaan keterlibatan jaringan ISIS dalam kepergian 16 WNI ke Suriah.
Demikian dikemukakan Kabag Penerangan Umum (Kabag Penum) Divisi Humas Mabes Polri, Kombes Pol Rikwanto, di Jakarta, Minggu (22/3/2015).
“Bukan masalah hal-hal yang kenapa mereka tidak diketahuai (kepergiannya) kemudian diketahui belakangan. Tidak demikian ya, karena proses perginya mereka disertai dengan dokumen yang resmi,” tuturnya.
Menurut dia, dalam meluasnya yang diduga merupakan gerakan ISIS dan berangkatnya 16 WNI itu merupakan masalah bangsa yang harus kita selesaikan bersama-sama. “Ini masalah kita semua, masalah bangsa dan negara. Masalah mendidik rakyat Indonesia suapaya tidak terpengaruh oleh hal-hal yang tidak harus terjadi,” ungkapnya.
Untuk itu, Rikwanto meminta kerjasama dari lembaga terkait yang menangani masalah terorisme, dengan BNPT sebagai ujung tombak. Setelah itu, lanjutnya, BNPT juga harus melibatkan Pemerintah Daerah, DPR, serta DPD.
“Langkahnya kerjasama, ada yang dikedepankan yaitu BNPT. BNPT juga melibatkan Pemda sampai tingkat bawahnya, kemudian melibatkan pemuka agama dan melibatkan komponen negara lainnya, DPD dan DPR, untuk bersama-sama sinergis,” jelasnya.
Lebih lanjut, menurut Rikwanto langkah cepat yang tidak memakan waktu terlalu lama dalam mengantisipasi berkembangnya gerakan terorisme yang diduga jaringan ISIS ini, pemerintah bisa mengeluarkan sebuah Perppu.
“Ya itu (Perppu) salah satu jalan terdekat ya, kalo untuk membuat UU atau merevisi UU memerlukan waktu yang panjang. Tapi memang harus segera, seperti yang dikatakan BNPT ini tidak main-main lagi, ya ancaman berbangsa dan bernegara kita,” tandasnya.
Komentar