Jakarta, beritaasatu.com – Indonesia Police Watch (IPW) menyebutkan bahwa penyidik Polri yang berada di Komisi Pemberantasan Korupsi siap angkat kaki dari lembaga super body tersebut. Menurut Ketua Presidium IPW Neta S Pane, para penyidik itu menilai pimpinan KPK yakni Abraham Samad dan Bambang Widjojanto terlalu arogan dan sewenang-wenang mendzalimi institusi induk mereka yakni Polri.
“Saat ini dukungan terhadap calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri. Giliran penyidik Polri di KPK ikut bersuara setelah para pamen dan Pati Polri berkumpul,” beber Neta, di Jakarta, Kamis (22/1/2015).
Lebih lanjut, Neta memastikan bahwa KPK kini terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka. Sebab
selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus Simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi. Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Samad dan Bambang berubah arah dan menjadi begitu arogan.
“Sebab itu, para penyidik Polri di KPK siap hengkang dari lembaga itu,” ungkapnya.
Di sisi lain, lanjut Neta, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat ijin dari atasan. Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri. Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak teriak akan “menyerbu” KPK.
“Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah pati berkumpul mengecam sikap Samad dan Bambang serta bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi
yang dilakukan terhadap calon pimpinan mereka,” terang dia.
Melihat situasi yang kian panas ini, tambah Neta, pihaknya berharap DPR turun tangan agar mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif. IPW juga berharap Presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat.
“Dengan adanya Kapolri defenitif, situasi di Polri bisa terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang membuat hubungan Polri-KPK kian kusut,” pungkasnya. (Boim)
