Jakarta, beritaasatu.com – Rencana pemerintahan Jokowi-JK yang akan membentuk tim verifikasi penyaluran dana Tanggung jawab Sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan kepada desa di sekitar perusahaan disambut positif oleh berbagai kalangan masyarakat.
Salah satunya datang dari Ketua Jaringan Aksi Masyarakat Perdesaan Indonesia (JAMPI) Rouf Qusyairi.
Menurutnya, langkah Jokowi-JK melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ini merupakan sebuah terobosan baru dan perlu didukung.
“Ini bentuk terobosan baru untuk mempercepat proses pembangunan desa dan perlu kita dukung bersama”ujar Rouf kepada wartawan di Jakarta,Rabu,21/01/2015
Sebab selama ini,lanjutnya,keberadaan desa memang masih dipinggirkan dan kurang mendapat perhatian.maka dengan adanya kementerian baru yg mengurusi desa serta UU tentang desa, sudah selayaknya perusahaan baik BUMN maupun swasta punya kepedulian terhadap desa melalui dana CSR nya.
Kalau perlu,paparnya, Kemendes menggandeng anggota BPK yg urusi audit BUMN kalau mau mendorong CSR BUMN utk desa.smentara utk perusahaan yg swasta (non BUMN) kerjasamanya disesuaikan dg otoritas yg melingkupinya.misalnya perusahaan industri jasa keuangan berarti dg OJK.
Namun Rouf berpesan, agar langkah kemendes ini tidak hanya sekedar pencitraan atau lip service belaka.
“Sebab kalau itu yg dilakukan menteri desa,rakyat pasti akan kecewa dan kami tidak segan2 utk mengkritiknya dg keras bahkan menentangnya”pesannya.
Sebagaimana diketahui,Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jakfar akan membentuk nantinya tim verifikasi yang nantinya akan melakukan survei terkait kebutuhan desa-desa yang berada di sekitar kawasan industri.
