Jakarta, beritaasatu.com – Direktur Penelitian Sosial dan Politik Puspol Indonesia Ahmad Tarmidzi Alkhudri membeberkan riset terkait dengan evaluasi Triwulan Rezim Jokowi-JK. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi, pertama kebijakan pendidikan. Kedua, Kebijakan maritim. Ketiga, kebijakan kartu sakti. Keempat, kebijakan BBM. Kelima, kebijakan nilai tukar rupiah. Dan keenam, pandangan publik tentang performance Jokowi.
Dalam survei itu, lanjut Tarmidzi, saat ditanya soal Kebijakan pendidikan. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada responden. Pertama, apakah mengetahui perubahan nama Kementerian Pendidikan di era Kepemimpinan Jokowi-JK, responden yang menjawab Ya sebanyak 50,26 %, dan tidak 49,74 %.
Kedua, bagaimana pandangan saudara terhadap perubahan nama di Kementerian tersebut. Sebanyak 31,75 % menjawab setuju agar lebih baik, 14,28 % membingungkan, 15,87 % biasa saja, 6,35 % tidak perlu, karena. Dan 31,75 % tidak tahu.
Pertanyaan ketiga, adakah efek struktural yang tumpang tindih dengan perubahan tersebut. Responden menjawab ada, yakin JKW-JK mampu mengatasinya dengan presentase 15,87 %, tidak ada efeknya 12,70 %, menyebabkan tumpang tindih kelembagaan 26,99 % dan tidak tahu 44,44 %.
Keempat, baru-baru ini Kementerian Pendidikan mengeluarkan edaran terkait perubahan kurikulum 2013, bagaimana pandangan responden. Menjawab setuju sebanyak 25,4 %, lebih baik kurikulumnya 15,87 %, perubahan kurikulum menyulitkan guru dan siswa 19,05 %, ketidakjelasan kurikulum 26,98 % dan tidak tahu 12,7 %.
Terakhir, apakah keputusan perubahan kurikulum tersebut tepat, ditengah sistem pembelajaran yang sedang berjalan. 60% menjawab tidak tepat, 22% menjawab tepat. 18% menjawab tidak tahu.
Catatan : Proses pendidikan dinilai masyarakat tidak jelas arah kebijakan kurikulumnya.
Kebijakan Maritim :
1. Apakah responden mengetahui visi maritim era jokowi ?
Hasil : Ya : 39,15%, Tidak : 60,85%
2. Sebagai wujud pelaksanaan visi maritim tentang penengelaman kapal asing :
Hasil : Tepat sasaran : 45%, penengelaman harus sesuai prosedur 34%, bentuk ketegasan : 20%, tidak tahu : 1% .
Catatan : direspon positif oleh publik
3. Apakah penengelamana Kapal tersebut membuat responden yakin bahwa pemerintahan Jokowi JK serius membangun visi maritim ?
Hasil :
Ya : 74.07 %, Tidak : 25.93%.
Kebijakan Kartu Sehat :
1. Apakah responden memiliki kartu sakti Jokowi ?
Hasil :
Ya : 204, Tidak 552, Total : 756 orang.
2. Bagaimana pemanfaatannya kartu tersebut dalam menunjang kebutuhan :
Tidak tahu : 73, Penting : Sama saja : 10%, Sangat penting bagi rakyat yang sedang membutuhkan 17 %.
3. Pengalihan subsidi BBM dapat mendorong terciptanya pembabgunan ?
Ya : 48.15%, Tidak 51.85%.
Kebijakan BBM
1. Pencabutan subsidi BBM diarahkan ke sektor kerakyatan ?
Ya : 51% Tidak 49%
Kebijakan Nilai Tukar Rupiah :
1. Apakah saudara tahu nilai tukar Rupiah sedang melemah ?
Ya : 55.56%, Tidak 44.44%
2.Yakinkah nilai Rupiah menguat ?
Tidak : 56%, Ya : 36%.
3. Responden percaya dengan pemerintahan Jokowi ?
Ya : Tidak :
4. Puaskah dengan kepemimpinan Jokowi ?
Ya : 25.40%, Tidak : 74.60%.
5. Penilaian publik terhadap performance Jokowi : Gaya komunikasi : 5,76%, Gaya berpakaian : 5.8%.
Kesimpulan :
a. Selama3 bulan pemerintahjan Jokwi-JK, dinilai publik cenderung negatif, meskipun untuk program populis seperti penengelaman kapal dinilai positif oleh publik.
b. Program kebijakan pendidikan, program kartu, kebijakan ekonomi, kebijakan energi dinilai negatif oleh publik, sementara program maritim dinilai positif oleh publik (45%).
c. 51% responden mulai tidak percaya dengan pemerintahan Jokwi-JK.
d. 56% responden tidak yakin pemerintah mampu menguatkan nilai tukar.
e. 74,60% respomdem tidak puas dengan kepemimpinan Jokowi-JK.
f. Responden memberi angka 5,8 untuk gaya pakaian Jokowi dan memberi angka 5,76 untuk gaya komunikasi Jokowi.
Penelitian ini menggunakan paradigma Post-Positivistik yang merupakan upaya perbaikan terhadap paradigma positivisme yang hanya mengandalkan pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. Penelitian ini diharapkan mampu mengelaborasi data penelaian publik dalam konteks yang terukur secara kuantitatif dan kualitatif. Dalam analisisnya, paradigma ini bertumpu pada pendekatan mixed method.
Survei dilakukan sejak 6 s/d 16 Januari 2015. Penentuan responden menggunakan teknik multistage random sampling. Setiap responden memiliki kesempatan/peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel.
Puspol Indonesia membuat riset terkait dengan evaluasi Triwulan Rezim Jokowi-JK. Adapun aspek yang dievaluasi meliputi, pertama kebijakan pendidikan. Kedua, Kebijakan maritim. Ketiga, kebijakan kartu sakti. Keempat, kebijakan BBM. Kelima, kebijakan nilai tukar rupiah. Dan keenam, pandangan publik tentang performance Jokowi.
Konsentrasi riset dilakukan di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten. Jumlah responden sebanyak 756 orang dengan mempertimbangkan tingkat heterogenitas wilayah, jenis kelamin, usia, dan mata pencaharian responden. Adapun tenaga lapangan survei sebanyak 9 orang dan 4 orang tenaga ahli. Margin of error adalah 3 % pada tingkat kepercayaan 95 %.
Dengan komposisi responden berdasarkan jenis kelamin dengan jumlah 756 orang terdiri dari laki-laki 492, perempuan 264. Sedangkan responden dari mata pencaharian berjumlah 756, terdiri dari wiraswasta 248, buruh 4, PNS 72, Mahasiswa 268, Nelayan 44, Lainnya 120. Sementara responden berdasarkan usia berjumlah 756, terdiri dari usia 17-30 : 440, 31-50 : 240, 51-63 : 68, dan lebih dari 63 : 8.
