Jakarta — Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menahan diri dari rencana aksi demonstrasi besar-besaran sepanjang Agustus 2026.
Menurut Habib Syakur, ajakan tersebut bukan bentuk pelarangan terhadap demonstrasi maupun kritik masyarakat. Ia menegaskan bahwa hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat tetap harus dihormati karena merupakan bagian dari kehidupan demokrasi.
“Demonstrasi adalah bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat yang dijamin konstitusi. Kami menghormati dan memperjuangkan amanat konstitusi itu,” ujar Habib Syakur.
Namun, ia mengajak masyarakat mempertimbangkan momentum dan suasana kebangsaan di bulan Agustus, yang identik dengan peringatan kemerdekaan Indonesia.
Habib Syakur menilai, di tengah berbagai persoalan bangsa yang masih dihadapi masyarakat, Agustus sebaiknya dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat persatuan, menghidupkan kembali semangat gotong royong, sekaligus menyampaikan kritik dengan cara yang konstruktif.
“Mari kita jaga kesakralan bulan Agustus. Kalau ada isu-isu demonstrasi, sebaiknya kita pertimbangkan kembali momentumnya. Bukan berarti suara kritis harus dihentikan,” katanya.
Ia mengatakan, kritik terhadap pemerintah tetap diperlukan. Bahkan, suara kritis masyarakat, mahasiswa, akademisi, organisasi masyarakat, hingga kelompok sipil merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi.
Namun, menurutnya, kritik tidak selalu harus berujung pada aksi massa, terutama ketika terdapat ruang lain untuk menyampaikan gagasan secara produktif.
“Di bulan Agustus ini, mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Kita boleh berbeda pandangan, boleh mengkritik, tetapi jangan sampai perbedaan itu membuat kita lupa bahwa kita adalah satu bangsa,” ujarnya.
Ajak Mahasiswa Kembali Gali Gagasan Pendiri Bangsa
Habib Syakur secara khusus mengajak kalangan mahasiswa untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang refleksi.
Menurutnya, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual sekaligus kekuatan moral masyarakat. Karena itu, energi mahasiswa sebaiknya tidak hanya diarahkan pada kritik, tetapi juga pada penyusunan gagasan dan solusi terhadap persoalan bangsa.
Ia mendorong agar nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa dikaji kembali dan dikaitkan dengan persoalan Indonesia hari ini.
“Skala prioritas kita pada bulan Agustus ini lebih baik kita menggali kembali nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa, melihat relevansinya dengan kondisi sekarang, kemudian merumuskan agenda apa yang harus dilakukan ke depan,” tuturnya.
Agenda tersebut, lanjut dia, dapat menjadi masukan bagi pemerintah, DPR, partai politik, maupun seluruh elemen masyarakat.
Meski demikian, Habib Syakur kembali menegaskan bahwa ajakan tersebut tidak boleh dimaknai sebagai upaya membungkam suara kritis.
“Suara-suara kritis tetap harus disuarakan. Tetapi mari kita pilih cara, waktu, dan ruang yang tepat agar kritik tersebut menghasilkan perubahan, bukan justru memperlebar perpecahan,” katanya.
Agustus Bukan Sekadar Perayaan
Habib Syakur juga mengingatkan bahwa Agustus memiliki makna historis yang sangat kuat bagi bangsa Indonesia.
Bulan ini tidak hanya menjadi momentum peringatan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, tetapi juga menyimpan berbagai catatan sejarah perjuangan bangsa, termasuk wafatnya Wage Rudolf Soepratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Karena itu, menurutnya, semangat kemerdekaan harus diterjemahkan dalam konteks kekinian.
Kemerdekaan, kata dia, bukan hanya tentang upacara dan perlombaan, tetapi juga tentang bagaimana seluruh anak bangsa menjaga persatuan, memperjuangkan keadilan, menyampaikan kritik secara bertanggung jawab, serta ikut mencari solusi atas persoalan negeri.
“Kalau kita benar-benar mencintai Indonesia, mari kita jadikan Agustus sebagai momentum untuk memperkuat persaudaraan kebangsaan. Kritik tetap hidup, demokrasi tetap berjalan, tetapi persatuan juga harus kita jaga,” pungkas Habib Syakur.
Dengan demikian, ajakan menahan diri bukan berarti meminta masyarakat diam. Justru sebaliknya: suara rakyat tetap penting, tetapi disampaikan dengan cara yang cerdas, damai, konstitusional, dan menghasilkan gagasan untuk Indonesia yang lebih baik.
Komentar