JAKARTA – Masih maraknya deklarasi tagar 2019 Ganti Presiden di beberapa wilayah ternyata menimbulkan reaksi negatif dari kalangan masyarakat. Banyak dari mereka yang menyatakan penolakannya terhadap bergulirnya tagar tersebut.
Dan salah satunya adalah di kawasan Kalimantan Timur, dimana masyarakat kedapatan mengusir salah satu deklarator tagar 2019 Ganti Presiden, Ustadz Abu Jibril Fuad karena ingin mendeklarasikan gerakan tagar tersebut.
Melihat fenomena itu, Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto melihat sikap warga terhadap pegiat tagar 2019 Ganti Presiden hanya konsekuensi. Apalagi ia nilai gerakan tersebut hanya akan memperkeruh suasana sosial masyarakat saja.
“Itu konsekuensi, bahwa warga Balikpapan tidak mau terjadi konflik horizontal di bawah. Suasana kondusif yang selama ini sudah terjaga di grass root tidak mau diganggu dengan kehadiran tagar 2019 Ganti Presiden,” kata Hari dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (15/9/2018).
Selain itu, dalam narasi yang disampaikan dalam deklarasi tagar tersebut lebih pada bagaimana mencaci-maki pemerintah dan kelompok yang tidak sepaham dengan mereka. Sementara gagasan yang seharusnya bisa mencerdaskan pemilih tidak dilakukan, sehingga potensi perpecahan sulit sekali dihindarkan.
“Kegiatan tahun politik menuju Pemilu 2019 jangan sampai masyarakat diadu domba oleh kelompok yang sangat bernafsu berkuasa dengan menghalalkan segala cara,” tuturnya.
Maka dari itu, penolakan demi penolakan yang terjadi di berbagai wilayah terhadap tagar tersebut seharusnya bisa menjadi pelajaran penting bagi para elite yang berkepentingan dalam gerakan 2019 ganti presiden itu. Bahkan sebenarnya gerakan tersebut sudah relevan lagi bagi masyarakat yang cenderung akan menimbulkan gesekan sosial jika terus dipaksakan dilakukan
“Perbedaan pilihan dalam pemilu 2019 bukan menjadi persoalan tapi harus dimaknai dengan ide dan gagasan untuk menjaga demokrasi yang semakin dewasa. Stabilitas diperlukan untuk suksesi menjaga situasi tahun politik,” ujarnya.
(**)
