Jakarta, beritaasatu.com – Ramenya pemberitaan para Politisi PDI-Perjuangan (PDI-P) yang berusaha melengserkan Jokowi sebagai Presiden membuat para pungawa PDI-P rame-rame menyangkal. Salah satunya Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Baskara yang dituding dirinya mengusulkan Impeacment terhadap Jokowi. Kabar tersebut beredar saat pertemuan sejumlah para pungawa PDI-P di kediaman Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dengan pemberitaan yang dirasa tidak enak Ahmad Baskara memberikan sanggahanya, “Saya tidak pernah ngomong seperti itu. Saya pastikan keliru!” kata Baskara dengan nada tegas, (22/2/2015).
Lanjut Baskara, Pertemuan yang berlangsung di rumah Mega, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, itu dihadiri oleh Ahmad Baskara, Dwi Ria Latifa, dan Herman Heri, merupakan pertemuan diskusi rutin dan tidak ada yang istimewa dalam pertemuannya dengan elite PDI-P dan Mega.
“Tidak ada panggilan khusus. Kamis lalu kebetulan kami sedang piket untuk menemani Bu Mega di rumahnya,” ujarnya.
Menurut Baskarasa, pertemuan itu hanya mendiskusikan tentang perkembangan politik nasional. Salah satunya soal pembatalan pelantikan Budi Gunawan (BG)dan pengangkatan Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.
“Sebagai partai politik, itu lumrah, kan. Kami hanya berdiskusi biasa,” ujarnya.
Baskara juga menjelaskan hingga saat ini partainya belum mengambil sikap atas keputusan Jokowi tersebut.
Menurut dia, keputusan Jokowi itu rawan kontroversi, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat. Sebab, DPR telah menyetujui BG menjadi Kapolri melalui uji kelayakan dan kepantasan.
“Jangan sampai DPR menggunakan hak angket, hak jawab, atau bahkan interpelasi. Itu yang kami diskusikan,” tutur dia.
Hingga saat ini, PDI-P belum menjelaskan sikap fraksinya, apakah akan menyetujui Badrodin menjadi Kapolri atau tidak.
Menurutnya, hal terpenting saat ini adalah menyiapkan jawaban kepada DPR atas keputusan Jokowi itu.
Jokowi dinilai tidak mengambil tindakan apa pun atas terpilihnya BG. Kata dia, seharusnya Jokowi mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang untuk membatalkan pelantikan BG. “Kami tunggu penjelasan Presiden. (An)
