Jakarta, beritaasatu.com – Presiden Jokowi perlu diingatkan agar jangan main-main dalam menangani suksesi kepemimpinan di Polri. Sebab, Indonesia pernah punya sejarah kelam bahwa seorang Presiden pernah jatuh dari kekuasaannya akibat proses pergantiaan Kapolri yang menimbulkan kontroversial.
Demikian dikemukakan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, di Jakarta, Minggu (22/2/2015).
“Saat itu, Presiden Gur Dur yang memang sudah didera banyak masalah dengan lawan-lawan politiknya, mengganti Kapolri Bimantoro kepada Chairuddin Ismail hingga menjadi pemicu dan membuatnya jatuh dari kekuasaan,” kata Neta.
Dijelaskan Neta, kala itu Gus Dur memecat Bimantoro tanpa persetujuan DPR. Kemudian Gus Dur dipanggil DPR, tapi mangkir. Saat itu Gus mengatakan, DPR kerap memanggilnya dengan sewenang-wenang. Malamnya, Gus Dur mengeluarkan dekrit pembubaran DPR.
“Ini makin memperuncing hubungannya dengan DPR dan MPR. Hingga akhirnya sidang pemakzulan dipercepat seminggu oleh MPR, dan Gus Dur pun jatuh dari kursi kepresidenan,” bebernya.
Lebih lanjut, IPW menilai, proses pergantian Kapolri Bimantoro lah yang menjadi penyebab jatuhnya Presiden Gus Dur dari kursi kekuasaannya. Jika tidak cermat, bukan mustahil Presiden Jokowi akan mengalami nasib yang sama. Sebab, kata Neta, calon Kapolri Budi Gunawan (BG) adalah figur yang dijagokan atau diusulkan Jokowi ke DPR dan DPR mendukungnya secara penuh.
“Akibat BG dijadikan tersangka oleh KPK, Jokowi menunda pelantikannya, dengan alasan menunggu hasil prapradilan BG atas KPK. Tapi begitu memenangkan prapradilan, BG bukannya dilantik, Jokowi malah mengganti calon Kapolri dengan Badrodin Haiti,” terang dia.
Dikatakan dia, sikap Jokowi ini bisa dinilai melecehkan dan mempermainkan DPR maupun konstitusi. Akibat sikap Jokowi ini soliditas DPR yang sempat terbangun dalam mendukung pencalonan BG bisa kembali terpecah. Bukan mustahil Koalisi Merah Putih (KMP) pimpinan Prabowo Subianto menolak sikap nyeleneh Jokowi ini. Bukan mustahil pula Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pimpinan PDIP marah dengan Jokowi hingga Presiden ketujuh itu “dikeroyok” di parlemen.
“JIka itu yang terjadi pemakzulan terhadap Jokowi tinggal tunggu waktu dan Jokowi bisa ditumbangkan akibat “bermain-main” dalam mengurus suksesi kepemimpinan di Polri. Selain itu dampak dari sikap Jokowi ini akan membuat Polri kembali tercabik-cabik dan sulit untuk konsolidasi menuju profesionalisme kepolisian. Sebab Polri sudah ditarik tarik ke wilayah politik,” pungkasnya.
