Jakarta, beritaasatu.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dinilai sama-sama tidak etis terkait kasus yang menjerat calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan.
Menurut Direktur Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, secara etika Presiden tidak etis mencalonkan tunggal Kalemdikpol Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri karena sudah menjadi tersangka dalam kasus rekening mencurigakan dan gratifikasi.
“Presiden tidak etis dalam kasus BG, termasuk anggota DPR RI,” ujar Ubedillah saat jumpa pers di Bakoel Koffie Menteng, Rabu (21/1/2015).
Sementara itu, lanjut Ubedillah, hal yang sama KPK juga sama tidak etis. Kenapa begitu dicalonkan sebagai Kapolri langsung dibongkar kasusnya, padahal kasus itu sudah lama tidak terdengar lagi.
“KPK juga sama tidak etis. Begitu dicalonkan jadi Kapolri kenapa langsung di bom ke publish. Ketika mau dilantik, dibongkar kasusnya, padahal sudah lama temuannya. Ini menandakan ada kekuatan politik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Ubedillah mengingatkan agar segera meresuffle kabinet kerja Jokowi-JK sebagai jalan terbaik dan penting untuk menjalankan revolusi mental yang sesungguhnya.
“Lebih cepat lebih baik. Sebab, jargon revolusi mental gagal. Kami mengingatkan agar Jokowi kembali pada tracknya. Kalau tidak berubah maka tidak bisa dijalankan jargon itu,” pungkasnya.
Komentar