Jakarta, beritaasatu.com – Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna mengatakan bahwa keputusan Fraksi Partai Demokrat untuk tidak mendukung Budi Gunawan dan meminta Presiden Jokowi untuk menarik suratnya kepada DPR meski DPR RI sudah menyetujui Budi Gunawan adalah sebagai alat bargaining Partai Demokrat kepada KPK terhadap beberapa kasus yang dituduhkan pada Sekjen Partai Demokrat yang juga Ketua Fraksi Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono.
“Kalau FPD terlihat mendukung KPK menolak Budi Gunawan sebagai kapolri, wajar saja. Ini kan sangat erat terkait posisi hukum Ibas. Dia sudah sering disebut-sebut menerima uang oleh beberapa saksi persidangan tipikor.Jadi biar Ibas tetap aman, Partai Demokrat harus mendukung KPK saya lihat harapannya biar tidak tersentuh KPK.Kalau tidak Ibas pasti masuk,” tegas Budyatna di Jakarta, jumat (16/1).
Menurut Budyatna, KPK melakukan tebang pilih, karena banyak kasus yang sampai saat ini tidak pernah disentuh sama sekali sementara beberapa kasus lainnya juga hanya disentuh bagian luarnya saja. ”Kasus kardus durian yang melibatkan Ketum DPP PKB A. Muhaimin Iskandar juga tidak pernah disentuh lagi, sementara kasus di Kementrian Agama yang melibatkan Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali dibiarkan, juga kasus Jero Wacik, Sutan Bathoegana dan lain-lain,” ujarnya kecewa.
Khusus untuk Presiden Jokowi, Budyatna meminta untuk bisa bersikap bijak dalam menyikapi persoalan Budi Gunawan. Bahwa Jokowi diharapkan tidak mencontoh Mantan Presiden SBY yang selalu plin-plan, ragu dan bimbang dalam mengambil keputusan.
“Jadi, Jokowi diharapkan tegas dan tanpa takut dalam mengambil keputusan dengan tekanan KPK maupun beberapa LSM anti korupsi. Sebab, keraguan dan ketakutan itulah yang bisa merusak sistem penegakan hukum dan ketatanegaraan di Indonesia selama 10 tahun terakhir ini,” tambahnya.
Dikatakan, SBY itu peragu dan terlalu takut akan citranya, sehingga .ketika mendapat tekanan dari LSM, dia langsung berubah pikiran dan sikap. Karena itu, Jokowi kata Budyatna jangan mengikuti kepemimpinan SBY.
“Kalau yakin benat harus dijalankan. Di mana semua keputusan ada konsekuensinya. Jangan takut karena yang mengatur negara ini bukan KPK atau LSM, tapi Presiden RI. Negara ini tidak dikendalikan LSM, terlebih jika LSM-LSM itu menerima dana dari asing,” pungkasnya.
Komentar