Jakarta, beritaasatu.com – Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menilai akan batal wudhunya sebagai Imam pemerintahan jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) ngotot memilih Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri baru.
“Jika Jokowi ngotot BG sebagai Kapolri baru, bagi kami Jokowi sudah batal wudhu sebagai Imam pemerintahan yang bersih dan sebagai Imam pemberantasan anti korupsi,” kata Dahnil Anzar di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (15/1).
Lebih lanjut, Dahnil mengajak pimpinan KPK untuk berjamaah melawan korupsi. “Mari kita berjamaah melawan korupsi, sebab Imam kita (Abraham Samad) berada di depan untuk berjamaah melawan korupsi,” terang Dahnil.
Dahnil pun berharap agar pemerintahan Jokowi membentuk pemerintahan yang bersih fokus pada pemberantasan korupsi.
“Bagi kami di PP Pemuda Muhammadiyah adalah harapan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk perubahan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama Koordinator Kontras Haris Azhar mengemukakan bahwa di era demokrasi saat ini membutuhkan koalisi yang membela rakyat, bukan koalisi yang cuma bisa mengumpulkan uang.
“Saya pikir kawan-kawan setuju, demokrasi butuh koalisi yang membela kita semua, bukan koalisi sibuk kumpulkan uang,” jelas Haris dengan berapi-api dengan mata tertutup kain hitam.
Lebih lanjut, Haris memberikan apresiasi kepada KPK yang telah bekerja dengan meningkatkan status tersangka Komjen Pol Budi Gunawan dalam kasus dugaan rekening gendut. Selain itu, kata Haris, pihaknya menuntut KPK untuk segera menangkap BG dan pebisnis yang menyetor ke BG.
“Kalau ke PDIP terus kejar ke PDIP. Jika bisa bersatu, maka 10 partai harus di cek. Kita melawan korupsi dan kedzoliman. BG itu adalah kecil, KPK jangan mundur. KPK harus tangkap,” pungkasnya.
