Jakarta, beritaasatu.com – Mantan Caleg PKPI Dapil 8 Syarief Hidayatulloh menilai Ketua Komisi A DKI Jakarta Syarief asal bunyi (Asbun) dalam mengeluarkan statemennya dibeberapa media terkait permasalahan hilangnya 9.000 kotak suara Pemilu 2004-2009 di KPUD DKI Jaksel.
“Syarief kan mantan KPUD jadi tidak sepantasnya berbicara seperti itu. Syarief jangan asbun kalau ngomong,” kata Syarief di Jakarta, Senin (12/1/2015).
Sebelumnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mendesak Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jaksel, Muhammad Ikbal bertanggung jawab atas hilangnya 9.000 kotak suara.
“Sebagai Ketua, tidak boleh lepas tangan begitu saja, sekalipun kasus ini telah dilaporkan ke Kepolisian,” ujar Ketua Komisi A, Syarief di Gedung DPRD DKI, Rabu (7/1).
Bekas Ketua KPU Jakpus itu menyangsikan, bila Ikbal tak tahu raibnya kotak suara tersebut. “Hilangnya kan banyak banget. Bohong itu, mustahil Ketua KPU Jaksel kalau sampai enggak tahu,” kata dia.
Menurut Syarief, antara Komisioner dan Sekertariat harus di bedakan antara wewenang dan tanggung jawab untuk logistik pemilu yang lama di simpan di 4 lokasi yaitu Jagakarsa, Pancoran, Pengadegan dan Buncit Raya.
“Menurut saya itu tanggung jawab Sekertariat. Mana mungkin Komisioner mampu mengawasi gudang tersebut logistiknya raib di telan bumi,” ujar Syarief.
Lebih lanjut, Syarief memastikan bahwa kejadian serupa juga sudah kerap terjadi saat Syarief menjabat Ketua KPUD Jakpus, sedangkan Ikbal belum menjadi KPUD Jaksel. “Ironisnya pencurian itu kerap terjadi di KPUD Jaksel. Ini ada modus apa, padahal depan KPUD ada Kantor Polsek Mampang Prapatan,” ungkap Syarief.
Maka itu, Syarief berharap agar aparat kepolisian segera mengungkap kasus pencurian 9 ribu lebih kotak suara milik KPUD Jaksel karena saat ini dalam pembongkaran dibuat Gedung baru.
Mengenai masalah gudang, Syarief meminta juga pertanggung jawaban Walikota Jaksel yang harus menyediakan Gudang penyimpanan logistik suara pemilu. Apapun yang terjadi, Walikota tidak boleh tinggal diam.
“Kalo gak becus ya harus di copot,” tegas Syarief.
Lebih jauh Syarief menuturkan, permasalahan anggaran kalau KPUD itu masuk dalam APBN, bukan APBN. Jadi jangan di kait-kaitkan masalah anggaran DKI. Semua pihak diharapkan bisa duduk bersama bukan saling menyerang antara KPUD, Polisi, DPRD mencari selamat .
“Semua pihak harus mampu menyelesaikan masalah ini. Karena menyangkut kertas suara yang melahirkan Wakil-Wakil rakyat termasuk Syarief Gerindra. Semua pihak harus koordinasi agar kasus ini cepat terungkap,” tukasnya.
