Jakarta, beritaasatu.com – Barisan Insan Muda (BIMA) menilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Thahja Purnama yang kerap disapa Ahok dengan menggantikan Presiden Jokowi tidak mampu menjalankan apa yang diajukan selama satu tahun menyerap anggaran 38 % oleh Ahok sendiri bersama Jokowi.
“Ternyata hanya ceplas ceplos yang hobinya cari musuh saja. DPRD DKI Jakarta wajib mempertanyakan terkait penyerapan itu. Dia yang mengajukan maka dia yang harus mempertanggung jawabkan. Memulai harus bisa mengakhiri, DPRD harus menggunakan hak interplasi terkait anggaran itu. Eksekutif tidak ada yang mampu menggunakan dana yang diajukan sendiri,” demikian disampaikan Sekjen BIMA Syarief Hidayatullah, di Jakarta, Senin (12/1/2015).
Lebih lanjut, Syarief menuturkan anggaran APBD tahun 2014 yang telah di setujui oleh DPRD DKI Jakarta dengan pengajuan sebesar Rp,72 Triliun lebih itu tidak di pergunakan dengan baik. “Apakah mungkin pejabat tersebut takut dengan KPK dalam menentukan kebijakan atau banyaknya proyek fiktif yang dianggarkan sehingga tidak di kerjakan dan di kembalikan,” paparnya.
Syarief pun meminta agar DPRD DKI menjadi kontrol Eksekutif dengan tidak tinggal diam saja. Tak hanya itu, lanjut Syarief, KMP maupun KIH sama saja dengan tingkah Ahok yang hanya cuap-cuap di media saja.
“Mau begini mau begitu tetapi tidak ada yang terlaksana dari mulai interplasi, Walk out hingga terbukti Ahok melenggang dalam menentukan kebijakan semua tanpa proses di DPRD,” sindir Syarief.
Menurut Syarief, Ketua DPRD DKI Jakarta yang dipimpin Prasetyo Edi Marsudi kinerjanya masih sangat jauh dari harapan rakyat, karena terlalu pro Gubernur sehingga kebijakan Gubernur terkesan hanya manggut-manggut saja asal Gubernur senang.
“Kalau memang DPRD DKI pro rakyat maka harus tunjukan dong hak-hak nya. Pikirkan rakyat miskin,” kata dia.
Sementara itu, Syarief pun menuding Ketua Koalisi Merah Putih DKI Taufik kinerjanya hanya berkoar-koar saja di media. Padahal, kata Syarief, Taufik paham seluk beluk DKI dan tidak di ragukan lagi kinerjanya dari mulai Ketua KPU hingga terpilih menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta.
“Semua yang di sampaikan ke publik putus di tengah jalan tidak ada buktinya dalam pelaksanaan. Apakah mungkin terputus dengan hasil nego-nego? Rakyat akan menilai kini sudah saatnya sekarang semua pejabat harus mementingkan rakyat tidak lagi mementingkan partai maupun kelompok. Kalau perlu bubarkan saja KIH maupun KMP tidak ada gunanya, sebab yang ada hanya pembagian jatah kursi maupun jatah proyek. Taufik hanya gertak-gertak saja sampai sekarang tidak pernah eksekusi mulai Calon Wakil Gubernur, dan hak interplasi tidak terlaksana,” pungkas Syarief.