Jakarta, beritaasatu.com – Serikat Pekerja Percetakan Penerbitan dan Media informasi (PPMI) menilai di era Pemerintahan Jokowi-JK hampir sebagian besar Partai lagi ngetrend mengalami kisruh dualisme. Partai itu adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kisruh antara kubu Djan Farid dan Kubu Rhomi dan juga Golkar kubu Ical cs dan Kubu Agung Laksono cs. Kini terancam juga Partai Demokrat Ketua Umum SBY cs, karena adanya kubu Anas Cs maju menjadi Ketua umum yaitu I Gede Pasek menjelang Kongres yang nasibnya belum jelas.
“Sekarang ngetrend dengan sebutan Partai tandingan, namun beberapa Partai kubu KIH Partai Pendukung Jokowi-JK aman-aman saja,” demikian disampaikan Bendahara Umum PPMI Syarief Hidayatulloh di Kantor DPP PPMI Jakarta, Senin (12/1/2015).
Lebih lanjut, Syarief membeberkan, kini giliran Organisasi terbesar sejak era Soeharto Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dulu berjaya dan pernah di jabat oleh Menakertran Yakob Nowawea dan akhirnya terbelah 3 Ketua Umum antara Yoris, Sukur Sarto, dan Putranya Yakob Nowawea Andi Gani Nowawea mantan tim pendukung Jokowi-JK yang meneruskan perjuangan ayahnya. Akhirnya antara Yoris Rawayai kubu Pasar Minggu dan Sukur Sarto kubu Kalibata melakukan rekonsiliasi ke II 3 tahun yang lalu di Hotel Borobudur telah selesai. Tinggal kubu Andi Gani Nowawea yang menamakan dirinya Presiden KSPSI, tetapi tidak pernah melakukan rekonsiliasi ke kubu Yoris.
Sementara itu, lanjut Syarief, kubu Yoris telah melakukan Kongres SPSI rekonsiliasi yang telah dilakukan di Hotel mewah Borobudur beberapa waktu yang lalu berbuntut panjang. Pasalnya, susunan pengurus yang dilakukan oleh tim Formatur KSPSI yang di Ketuai oleh Ketua Umum terpilih Yoris Rawayai dianggap tidak mengakomodir keputusan PPMI yang mana dari hasil keputusan Pleno telah mengusulkan 4 nama dari PPMI. Namun yang telah di tetapkan oleh Tim Formatur melenceng satu nama yaitu Warsidi Sekretaris PPMI yang tidak masuk dalam penetapan Pleno PPMI, tetapi di masukan dalam jajaran Pengurus KSPSI periode 2014-2019.
“Seharusnya tim formatur berdasarkan nama-nama yang diusulkan oleh PPMI bukan main ambil begitu saja. Tidak melalui mekanisme yang di tempuh oleh masing-masing SPA,” terang Syarief.
Untuk itu, kata Syarief, sebelum pelantikan Februari mendatang nama yang diusulkan dari PPMI harus di tinjau kembali di karenakan menyalahi aturan yang telah di tetapkan dalam Pleno tersebut.
“Menurut saya ini salah kaprah dan ada dugaan banyaknya titipan dari luar agar nama tersebut di masukan walaupun tidak tidak ada usulan dari Pleno PPMI yang dilakukan di Bekasi,” ungkap Syarief.
Maka itu, ia berharap berharap KSPSI pimpinan Yoris yang di pilh secara aklamasi mendengarkan aspirasinya dengan memanggil seluruh pengurus PPMI agar semua bisa di selesaikan dengan musyawarah dan mufakat. “Agar kedepan yang kita inginkan memperjuangkan kesejahteraaan kaum buruh bisa tercapai tidak hanya mengurus internal saja,’ cetus dia.
Dikatakan Syarief, beberapa utusan Kongres yang enggan di sebutkan namanya wilayah Jateng, Palembang, Jatim semua yang dambil keputusan oleh KSPSI dapat di tinjau kembali agar tidak terjadi dualisme di tubuh PPMI. “Kami selaku pengurus terkena imbasnya untuk apa kita buang waktu melaksanakan rekonsiliasi pertama dan telah solid hingga daerah sekarang bisa terpecah lagi,” tegas Syarief dengan nada berapi-api.
Namun, sambung Syarief, ketika dikonfirmasi DPP PPMI ke DPP KSPSI persoalanya terletak pada juru Bicara utusan PPMI pada saat Konggres KSPSI tidak menyebutkan paket nama calon Ketua Umum dan Sekjen serta memberikan penghargaan kepada Yoris dan Sukur Sarto kedua tokoh buruh ini untuk dapat dipilih kembali memimpin periode 2014 s/d 2019.
“Tidak menyebutkan paket Ketua Umum Yoris dan Rudi Prayitno, karena Sekjen di pilih oleh Ketua Umum terpilih bukan dari SPA tidak menyebutkan maupun menyebutkan nama Sekjen bukan kesalahan dari Juru bicara itu mutlak keputusan DPP PPMI. Harapan saya organisasi terbesar ini jangan sampai terbelah lagi dan usulan dari PPMI dapat diterima dan jangan samakan dengan partai politik,” tandas Syarief.
