Jakarta, beritaasatu.com – Polcomm Institute menilai digulirkannya hak angket oleh anggota dewan kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok merupakan bentuk ‘shock therapy’untuk Ahok.
“Hak angket itu untuk shock therapy bagi Ahok, bagi seorang pejabat public, terlepas asumsi bahwa sikap Ahok benar tetapi caranya (menantang DPRD) yang mungkin tidak perlu terjadi,” kata pengamat politik dari Polcomm Institute, Heru Budianto, Minggu (1/3/2015).
Menurut dia, sebagai seorang Gubernur yang merupakan jabatan politis seharusnya membangun sinergis dengan para wakil rakyat DKI itu. Pasalnya, langkah Ahok ini akan membahayakan posisinya sendiri.
“Jadi seorang pejabat politik, karena gubernur itu kan jabatan politis, mestinya (Ahok) membangun sinergi bukan membuat langkah-langkah poltik yang justru membahayakan Ahok,” terangnya.
Lebih lanjut, Budi menyampaikan jika hak angket yang telah digulirkan para legislator guna menyelidiki APBD 2015 yang disampaikan Ahok ke Kemendagri belum bisa melengserkan dirinya dari kursi Gubernur.
“Kalo sampai melengserkan mungkin belum ya, tapi ini sudah cukup mendesak Ahok, itulah kalo tidak cermat dalam melakukan mobilisasi politik, seharusnya DPRD itu kan dipakai utk menselaraskan poltik. DPRD kan mitra, harus kerjasama,” tandasnya.
Komentar