Gerakan senyap itu sudah mulai bersuara. RKL Amdal telah selesai, gerakan selanjutnya mencari legitimasi publik. Bila terus dipaksakan, maka Pemerintah Pusat akan membayarnya sangat mahal karena masyarakat Bali saya yakin mayoritas makin keras menolak.
Kekuasaan, penguasa, jabatan itu hanya sementara. Setelah itu yang dikenang masyarakat adalah apa yang dilakukan ketika memegang kekuasaan tersebut. Maka membayangkan janji bahwa Bali akan semakin Aman, Damai dan Sejahtera akan semakin jauh. Karena yang aman adalah investor, yang berdamai adalah penguasa dan pengusaha. Serta yang makin sejahtera adalah….. (Jawab sendiri ya)
Melihat fenomena itu, saya sendiri menjadi bingung, apakah saya harus memerankan diri sebagai pejabat atau kembali ke habitat saya dulu menjadi seorang demonstran melawan itu di jalanan. Bergabung dengan Semeton-Semeton forBali, STT-STT, KMHDI, Peradah, Puskor Hindunesia, Cakrawayu, Baladika Bali, aktivis senat kampus dan lainnya. Karena di rapat resmi ketika sebagai pejabat soal penolakan itu sudah disampaikan tetapi tetap saja bergerak secara sunyi.
Jadi teringat masa-masa pergerakan dulu saat terlibat aksi menolak pembangunan Bali Nirwana Resort di Tanah Lot, kasus Bukit Kresek untuk reklamasi Serangan, penolakan upaya tersembunyi tambang emas di Bukit Lempuyang, mendukung perlawanan warga di Loloan Yeh Poh Tibubeneng dan lainnya.
Memori lama bagaimana sebelum di Bali memulai demo, kami di Malang Jawa Timur mendahului demo melawan investor kapitalis yang ingin membangun di Tanah Lot. Teringat juga saat itu, sahabat saya, mantan komisioner KPU I Gusti Putu Artha masih menjadi wartawan Bali Post dan meliput aksi kami di Malang. Gelombang penolakan masyarakat terhadap investor kapitalis di era Orde Baru terbesar akhirnya terjadi di Bali. Tokoh-tokoh seperti IGN Kesuma Kelakan (Alit Kelakan), I Nyoman Parta, Widiana. Kepakisan, Dewa Rai Anom, Indra Udayana dan ratusan nama lainnya lagi saat itu bertemu dan bersahabat dalam perjuangan. Entahlah apa masih bisa bernostalgia dengan mereka ke jalan lagi, atau sudah tidak mungkin lagi.
Walau saat itu di era Orde Baru, tetapi akhirnya terjadi perubahan desain BNR. Perjuangan tidak bisa menggagalkan, tetapi hanya mampu mengubah dengan bantuan Penglingsir Bali di PHDI yang bermain cantik untuk menolak. PHDI mengeluarkan Bhisama Kesucian Pura.
Saat itu tokoh-tokoh tua walau dengan tekanan yang sangat berat,berusaha menjaga Bali tanpa harus melawan kekuasaan Pusat. Mereka dalam batin satu perjuangan khususnya di PHDI dengan para aktivis mahasiswa. Akhirnya penguasa mau tidak mau melakukan perbaikan atas rencana awal.
Percaya atau tidak, mereka yang terlibat menjual Bali saat meninggal maupun saat hidup banyak dalam kondisi yang jauh dari layaknya seorang mantan pejabat terhormat. Proyek itupun siapapun memegang selalu rugi sehingga diambil BPPN, TPA dan akhirnya dilelang beberapakali.
Ahhh setelah puluhan tahun, ternyata peristiwa sejenis terjadi lagi. Kini di era reformasi, era Medsos, era kebebasan tetapi masih saja kekuasaan berkoalisi dengan investor.
Kalau ini lebih dahsyat karena investor tidak membeli tanah, tetapi mengurug laut dengan kampanye penuh tipuan. Revitalisasi tetapi isinya reklamasi. LSM dadakan muncul, aksi membersihkan sampah Teluk Benoa dan menanam mangrove dijadikan pintu masuknya.
Padahal urusan sampah itu urusan Pemkab Badung yang tidak becus mengurusnya. Padahal sedikit hasil PHR saja sudah lebih dari cukup. Urusan bibit mangrove itu ada program sejuta pohon dari APBN.
Pemkab dan negara seakan tidak mampu apa-apa sehingga harus mendatangkan investor sebagai Dewa Penyelamat.
Kemana uang PHR kok hanya bersihkan sampah saja tidak mampu? Kemana bibit mangrove dari program kehutanan kok seperti negara tidak mampu apa-apa.
Pukau Pudut yang dulu 8 hektare kini tergerus tinggal 1-2 hektare saja. Itu harus diselamatkan sehingga perlu revitalisasi. Berarti itu cukup 6-7 hektare saja. Itupun besar sekali tergerus akibat dampak reklamasi Serangan yang hingga kini mangkrak. Lalu kenapa harus 700 hektar? Kenapa harus 400 hektar dimiliki investor.
Angin sorga Pulau Serangan untuk kesejahteraan masyarakat Bali ternyata makin tidak jelas. Karena ternyata investor tidak lebih dari makelar tanah saja.
Melihat gejolak generasi kini melakukan perlawanan demi masa depan Bali membuat libido kembali menjadi muda kembali. Bangga melihat generasi Bali yang mulai tahan godaan. Tetapi sedih juga melihat kok banyak mereka yang disebut pemimpin mencari aman, bahkan tega menjauhi perjuangan masyarakat yang berjuang menolaknya.
Prediksi saya, mantra yang diucapkan investor dengan katakan: “Saya sudah keluar satu triliun” benar1benar menjadi mantra yang ampuh dan menakutkan sehingga semua seakan terkena aji sirep di saat masyarakatnya memerlukan kehadiran para pemimpinnya.
Melihat hal ini, terasa jiwa demonstran lebih bergejolak dibandingkan jiwa sebagai pejabat. Entahlah nanti…..
Perjuangan Semeton Bali belum berakhir. Kuat mana kekuatan uang dan kesadaran dalam menjaga Bali. Kita ukur saja berapa banyak pejabat dan oknum yang rela Menjadi pekerja menggolkan reklamasi Teluk Benoa, dan berapa yang tetap berjuang.
Gerakan sunyi dan senyap terus menggeliat, tetapi jangan biarkan terus mengkristal menjadi pembenaran untuk menjadikan investor reklamasi menjadi Raja baru di tanah Bali.
Komentar