Beritaasatu.com – Sudah jadi kebiasaan eksekutif pemerintahan di semua strata bekerjasama dengan anggota legislatif untuk merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) guna dibegal dan dijarah secara bersama-sama.
Maka langkah anggota DPRD DKI menyelenggarakan Hak Angket APBD DKI patut diapresiasi. Sebab penggunaan hak angket bisa membongkar otak dan jaringan para pembegal APBD DKI, dan bisa diikuti di daerah lain yg punya penyakit sejenis.
Tapi belakangan ada elit parpol (Nasdem, PKB, PAN) berupaya menggagalkan hak angket. Padahal gagalnya hak angket bisa dipastikan bakal meloloskan para pembegal anggaran dari jerat hukum, atau dari sorotan publik.
Ingat, angket Bank Century yg merugikan uang Rp 6,7 trilyun, yg digelar DPR-RI pada 2009, berhasil menemukan otak di balik skandal rekayasa bailouttersebut: Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dll. Meskipun sampai detik ini lolos dari jerat hukum, itu hanya soal waktu saja.
Makanya, jadi sulit dipahami apa sebab elit parpol itu perintahkan anggotanya menarik diri.
Kami melihat ada dua kemungkinan:
1. Para elit parpol itu tidak memahami Konstitusi, UU dan politik secara umum. Sebab hak angket itu 100% haknya anggota legislatif yg tdk bisa dipisahkan atau diambil alih pihak manapun. Maka melarang atau menghalangi anggota legislatif menggunakan haknya adalah perbuatan melawan hukum, lebih luasnya, menentang Konstitusi.
2. Para elit parpol itu menjadi bagian atau bersekongkol dengan para pembegal anggaran yang pasti akan sangat terganggu dengan hak angket yg akan jadi perhatian publik karena di gelar di Ibukota dan sedang menjadi trendingtopik.
Oleh sebab itu, bagi rakyat Indonesia yang ingin membuka tabir para pembegal anggaran, tak ada cara lain kecuali mendukung Hak Angket APBD DKI.
Jakarta, 13 Maret 2015
ADHIE M MASSARDI
Koordinator Gerakan Indonesia Bersih – GIB
#SAY NO TO AHOK
Komentar