Jakarta, beritaasatu.com – Soal pengambilan keputusan nasib Komjen Pol Budi Gunawan (BG) apakah dilantik atau tidak, Gerakan Manusia Pancasila (GEMPA) menilai Presiden Joko Widodo kini diapit diantara orang pintar dan orang bodoh.
Ketua Umum GEMPA Willy Prakarsa mengingatkan kepada Jokowi agar berkaca kepada jas Merah, seperti pernyataan Ir. Soekarno ‘Jangan sekali-kali melupakan sejarah’.
“Ini artinya, Jokowi harus bersikap ksatria dalam mengambil keputusan soal penunjukan Kapolri, lepas dari tekanan politik, hukum, publik dan parlemen,” terang Willy.
Lebih lanjut, Willy menyarankan agar Jokowi bisa menunjuk kandidat calon Kapolri lainnya yakni Kepala BNN Komjen Pol Anang Iskandar atau Kapolda Jatim Irjen Pol Anas Yusuf. Keduanya dinilai memberikan kontribusi kepada negara mengenai pemberantasan narkoba dan tim gabungan evakuasi air asia.
“Keduanya terbilang sukses dan layak diapresiasi,” ujarnya.
Selain itu, Willy juga memberikan solusi paska BG menang disidang praperadilan. Jadi tidak ada salahnya jika Jokowi menjadikan BG menempati posisi Sekretaris Kabinet menggantikan Andi Widjajanto, atau bisa gantikan Kepala Badan Intelijen Negara (KaBIN) Marciano Norman.
“Toh, dulu faktanya Jokowi menjadikan BG sebagai Menterinya, namun terhalang spidol merah Guru PAUD bernama KPK,” jelasnya.
Kini, lanjut Willy, status tersangka BG sudah dinyatakan tidak sah oleh Hakim Sarpin terkait isu rekening gendut, artinya BG kembali bersih. Urusan penolakan parlemen, kata Willy, Jokowi bisa berkaca pada sejarah peristiwa ‘Tritura (Turunkan Harga BBM, Bubarkan PKI dan Bekukan Parlemen)’.
“Presiden itu Kepala Negara dan juga Kepala pemerintahan. Itu hak konstitusional Presiden sesuai mandat rakyat,” tuturnya.
Willy juga menjelaskan perbedaan orang pintar dan bodoh yang mengelilingi Jokowi. Orang pintar itu menjadikan masalah rumit menjadi sederhana sehingga dapat dipahami semua orang. Sementara orang bodoh itu adalah menjadikan masalah sederhana menjadi rumit hingga sesuatunya tidak dipahami oleh semua orang.
“Sekarang tinggal keberanian Jokowi, rakyat menunggu gebrakannya. Soal KPK, bubarkan saja karena dari awal saya sudah tidak setuju adanya KPK. Kembalikan ke sistem Presidensial, patuh pada UUD 45 dan Pancasila. Perkuat peranan Polri dan Kejasaan dalam pemberantasan korupsi,” paparnya.
Willy menambahkan, penetapan tersangka BG oleh KPK berawal dari ketersinggungan karena tidak dilibatkan oleh Jokowi. “Jadi Perppu dan Deponering tidak diperlukan. Gak usah repot, solusi ini pun Polri tidak akan terbelah,” pungkasnya.
Komentar