JAKARTA, beritaasatu,com – Setelah bekas Kapolri Jenderal Pol Sutarman diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo, kini sekelompok massa yang tergabung dalam Presidium Komite Aksi Mahasiswa untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) mendesak meminta Presiden Jokowi membentuk tim investigasi dalam meneliti SK Kapolri No KEP/177/III/2014 tertangal 17 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Sutarman.
“Kami minta agar Jokowi bentuk tim investigasi teliti SK Kapolri itu, dan jika terbukti ada dugaan KKN, maka Sutarman harus mendapatkan hukuman yang sepantasnya,” kata Ketua Presidium Kamerad Haris Pertama, saat berorasi didepan Istana Negara Jakarta, Selasa (20/1/2015).
Lebih lanjut, Haris mengaku telah menemukan bukti nepotisme di dalam tubuh Kepolisian tersebut melalui SK yang dibuat Sutarman.
“Dalam SK Tersebut, dia merubah persyaratan bagi taruna/taruni Akpol yakni nilai kelulusan dan tinggi badan. Usut tuntas nepotisme yang dilakukan Sutarman sewaktu menjabat Kapolri,” kata Haris.
Oleh karenanya, Haris meminta Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti untuk segera mencabut SK tersebut dan segera memecat taruna taruni Akpol tak terkecuali anak Jendral Sutarman yang masuk atas dasar SK tersebut.
Seperti diketahui, persyaratan nilai dan tinggi badan untuk menjadi taruna di Akpol telah diturunkan, dari nilai rata-rata, 7,25, dengan tinggi badan minimal: Pria, 165 cm; dan Wanita, 163 cm. Menjadi rata-rata nilai, 6,5 dengan tinggi badan minimal: Pria, 163 cm dan Wanita, 160 cm.
Sementara Polri beralasan, penurunan standar nilai masuk Akpol itu karena karena pemerintah juga menurunkan standar hasil Ujian Nasional, dari 6,35 menjadi 6,12, dengan standar tertinggi 9,7. Sehingga jika standar nilai tetap dipertahankan 7,25, Polri khawatir hanya sedikit lulusan SLTA yang berminat mendaftar ke Akpol.
