Jakarta, beritaasatu.com – Proses seleksi calon Kapolri kedepan sebagai pengganti Jenderal Sutarman agar melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu disepakati langsung Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno usai pertemuan di Kemenkumham Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jaksel, Jumat (9/1/2015).
“Ya tentunya itu,” tegas Tedjo.
Adanya isu rekening mencurigakan sejumlah petinggi Perwira Polri termasuk salah satunya kandidat Kapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, Tedjo pun meminta agar kabar tak sedap itu tidak perlu dibesar-besarkan. Dikatakan Tedjo, rekening gendut itu harus benar-benar dibuktikan terlebih dahulu oleh aparat penegak hukum.
“Kalau memang belum ada buktinya, jangan kemudian mengatakan rekening gendut, ini itu. Percayakan saja pada aparat terkait,” beber Tedjo.
Soal rekening gendut puluhan petinggi Polri memang menjadi polemik sejak lama. Namun, hingga saat ini belum ada penuntasan berarti. Rekening gendut itu kembali mencuat seiring pergantian Kapolri Sutarman. Sejumlah nama calon kuat Kapolri kembali disebut-sebut memiliki rekening ‘jumbo’. Salah satunya Budi Gunawan yang saat ini menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Polri.
Sekedar informasi, Budi Gunawan merupakan ajudan Megawati Soekarnoputri saat Ketua Umum PDIP itu menjabat presiden RI periode 2001-2005. Budi juga pernah menjabat Kapolda Jambi dan Kapolda Bali.
