beritaasatu.com. Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Kontras, Elsam, Pusat Studi Papua UKI, LBH Pers dan beberapa lembaga swadaya masyarakat lainnya, menilai proses mutasi TNI sepatutnya mempertimbangkan aspek profesionalitas, kompetensi, dan penghormatan atas tata nilai hukum yang belaku di Indonesia. Dalam konteks itu, prinsip profesionalisme di dalam tubuh TNI tentunya perlu untuk menjadikan tata nilai HAM sebagai prinsip dasar proses mutasi TNI.
“Meski pimpinan TNI memiliki otoritas untuk melakukan promosi promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI, namun mereka semestinya memperhatikan aspek-aspek tersebut. Promosi dan mutasi di dalam tubuh TNI untuk menduduki jabatan-jabatan strategis sebaiknya tidak diberikan kepada para perwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki persoalan terkait dengan pelanggaran HAM” ujar Al Araf, direktur Imparsial di Jakarta, kamis (22/9)
Dirinya menjelaskan bahwa, mutasi beberapa perwira tinggi TNI kali ini tidak menjadikan tata nilai HAM sebagai dasar pertimbangannya.
Hal ini terlihat pada pengangkatan beberapa penwira tinggi TNI yang diduga kuat memiliki permasalahan terkait dengan kasus pelanggaram HAM di Papua (khususnya terkait dengan pembunuhan Theys Hiyo Eluay) maupun peristiwa kasus penghilangan paksa tahun1997-1998. Proses mutasi tersebut dinilai telah mencederai penghormatan HAM di negeri ini.
“Oleh karena itu, Koalisi mendesak Presiden untuk mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan proses mutasi tersebut yang dinilai tidak sejalan dengan agenda penghormatan HAM sebagaimana ditegaskan dalam Nawacita Presiden Jokowi” ujar Al
Selanjutnya dirinya juga mengatakan, Selaku otoritas politik, Presiden perlu meluruskan jalan penegakan HAM di Indonesia, dan mengambil langkah-langkah terobosan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum kunjung mendapatkan titik terang.
Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar:
1.Presiden dan DPR mengevaluasi kebijakan pimpinan TNI terkait dengan mutasi TNI yang tidak sejalan dengan upaya penghormatan dan penegakan HAM di Indonesia
2. Presiden menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang hingga kini belum mendapatkan titik terang
3. Pemerintah membuka ruang dialog serta negosiasi sebagai jalan baru penyelesaian konflik Papua
Komentar