Jakarta, beritaasatu.com – Dalam rangka menyikapi Konferensi Asia Afrika (KAA) yang diselenggarakan 19-24 April 2015 di Jakarta dan Bandung, kelompok massa yang mengatasnamakan Front Perjuangan Rakyat (FPR) ikut menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.
Menurut Ketua FPR Rudi HB Damman, pihaknya juga akan menyelenggarakan pula kampanye Rakyat Asia Afrika (RAA) yang bertujuan untuk menggalang persatuan rakyat Indonesia, RAA untuk menyampaikan aspirasi dan tuntutan yakni mengembalikan semangat anti neo-kolonialisme Imperialisme AS dalam KAA. Lebih lanjut, Rudi mengajak rakyat Indonesia untuk menolak KAA yang dijadikan sebagai forum oleh Imperialisme AS.
“Rakyat harus menolak KAA dijadikan sebagai forum oleh imperialisme AS untuk memasifkan kepentingannya menguasai kekayaan alam dan manusia sepenuhnya di Asia Afrika melalui rejim-rejimnya,” tegas Rudi, saat jumpa pers di Gedung YLBHI, Menteng, Kamis (2/4/2015).
Dikatakan dia, rakyat harus bersuara untuk menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati, kedaulatan dan kemandirian adalah hak rakyat Asia Afrika tanpa dominasi dan intervensi neo-kolonialisme imperialisme AS. Secara khususnya FPR mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia, untuk terlibat aktif mengkampanyekan penolakan atas seluruh kebijakan pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai tunduk menjalankan kebijakan Neo-liberalisme imperialisme AS di Indonesia, yang saat ini sangat menyengsarakan rakyat Indonesia.
“Rakyat Indonesia agar aktif kampanyekan penolakan KAA atas kebijakan rezim Jokowi JK yang sangat tunduk jalankan kebijakan neolib,” jelasnya.
Sementara itu, tambah Rudi, KAA ke 60 tahun oleh pemerintahan Indonesia akan mengundang kurang lebih 109 Negara, 25 Organisasi Internasional serta 650 CEO Perusahaan Korporat milik imperialisme pada 19-24 April 2015 ini, akan tidak ubahnya dengan pertemuan 2005. Adapun tema yang diangkat mereka “Memperkuat kerjasama Negara-negara selatan untuk mendorong kesejahteraan dan kemakmuran dunia” adalah sebuah kebohongan besar.
“Forum ini akan tetap menjadi pertemuan yang mendorong kepentingan imperialisme khususnya AS untuk melipatgandakan penguasaan atas sumber daya alam dan manusia di tengah kondisi krisis global yang masih menghantam AS sejak krisis 2008,” beber Rudi.
Dijelaskan dia, penguatan kebijakan Neo-liberalisme dengan bentuk meningkatkan investasi, pencabutan subsidi, pemberian utang, pembangunan megaproyek infrastuktur, penerapan politik upah murah, perluasan perampasan tanah, deregulasi, privatisasi BUMN, akan ditekankan secara kuat oleh negara-negara imperialisme khususnya AS di Asia Afrika terutama di Indonesia dalam KAA.
“Saat ini saja di bawah kekuasaan Jokowi-JK, telah menunjukkan loyalitasnya untuk menjalankan kebijakan neo-liberalisme imperialisme AS di Indonesia,” ungkap Rudi.
Lebih jauh, Rudi mencontohkan wujud konkritnya adalah kebijakan anti rakyat mulai dari penaikan harga BBM-TDL-elpiji dan kebutuhan pokok, pencabutan subsidi pendidikan-kesehatan-transpotasi massal (KA), pembangunan bersandarkan investasi dan hutang, SDA semakin dikuasai asing, menjalankan Megaproyek infrastuktur, menghambat pemberantasan korupsi dan penegakan HAM serta lainnya.
Untuk diketahui, berikut rangkaian kegiatan kampanye RAA Anti Imperialisme yang digagas FPR Nasional dan Bandung selaku Penyelenggara antaranya;
1. Diskusi Publik Tentang KAA
2. Konferensi Pers
3. Aksi Massa dalam Pembukaan KAA di Jakarta serta di berbagai daerah dan di FPR Luar negeri
4. Aksi Piket 20-23 April di Jakarta
5. Forum Rakyat; Tentang Megaproyek Infrastuktur dan Pelanggaran HAM di bandung (22 April)
5. Konferensi Petani Se-Asia
6. Konferensi Rakyat (22-23 April)
7.Deklarasi hasil konferensi rakyat dan parade di bandung (24 April)
8. Forum menolak Privatisasi Air oleh Swasta dan Asing.
9. Mengundang Dubes Palestina dan Venezuela
Komentar