Jakarta, beritaasatu.com – Terkait rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS kesehatan KSPI menyikapi secara serius rencana pemerintah tersebut.Presiden KSPI Said Iqbal bersama para buruh menolak tegas rencana pemerintah yang akan menaikan iuran BPJS yang jelas-jelas merugikan para pekerja.
Lanjut Said, pemerintah sangat terlihat aneh dengan merencanakan menaikan iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dalam waktu dekat ini. Padahal BPJS kesehatan telah menerima suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp. 5 triliun pada tahun 2015.
“BPJS yang mengklaim rasio yang akan dicapai 98,25% dari target total iuran Rp. 55 triliun pada tahun 2015 sangatlah tidak masuk diakal,” terang Said dalam pernyataan pers di Gedung LBH Jakarta (12/03/15).
Menurut Said, pemerintah tidak pro rakyat dalam menjalankan kebijakannya. Pemerintah menaikan biaya iuran BPJS Kesehatan justru ketika pelayanan program ini masih belum optimal
“Pemerintah seperti rentenir, bukannya menurunkan biaya kesehatan malah menaikan,” ucapnya.
Said menyesalkan dengan rencana pemerintah yang akan memberikan dana buat parpol lebih baik untuk kesejahteraan rakyat, dibanding memberikan anggaran dana kepada parpol.
“Daripada memberikan dana buat parpol sampai 1 triliun lebih baik diarahkam kepada kesejahteraan rakyat.” tukasnya. (ea)
Komentar