Jakarta, beritaasatu.com – Ternyata pihak Istana berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penunjukan Plt tersebut. Konsultasi itu dilakukan sehari sebelum penunjukan.
“Sehari sebelumnya ada dari pihak istana nanya ke KPK, saya ketua tim krisis di KPK. Kalau ada usulan Plt, siapa yang diusulkan, seperti itu,” kata Plt Pimpinan KPK Johan Budi, Kamis (19/2/2015).
Dikatakan Johan, usulan dari hasil konsultasi tersebut lantas dibahas oleh tim krisis. Oleh tim krisis, diusulkan sekira tujuh nama untuk menjadi Plt Pemimpin KPK. Namun, dari tujuh nama yang diusulkan itu tidak ada yang berasal dari internal KPK.
“Kemudian kami bahas di dalam di tim krisis, kemudian kami usulkan beberapa nama, ada sekira tujuh nama yang kita usulkan tapi tidak ada satupun yang dari dalam KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut bekas Deputi Pencegahan KPK itu beralasan, tidak adanya nama dari internal KPK yang diusulkan menjadi Plt, karena untuk menghindari prasangka negatif di tengah persolan antara Polri dengan KPK.
“Karena kami anggap bahwa harus ada orang yang mampu menyelesaikan persoalan ini, kalau dari internal kan tidak pas juga,” terang Johan.
Johan mengungkapkan dari tujuh nama yang dipilih, setidaknya ada nama yang berasal dari Tim Sembilan bentukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Johan tak mengungkap sosok dari tim sembilan tersebut.
“Ada sejumlah nama, termasuk ada anggota tim sembilan kita usulkan juga jadi Plt dan beberapa nama lagi. Ternyata disini ada tim dari pakar hukum, ternyata juga mengusulkan itu, belakangan saya tahu,” pungkasnya.
Tiga Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu 18 Februari 2015. Ketiganya yakni Indriyanto Seno Adji, Taufiequrachman Ruki, dan Johan Budi Sapto Pribowo.
Komentar