Jakarta, beritaasatu.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah mengambil langkah dalam menyudahi konflik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Polri. Namun hal itu belum maksimal, lantaran mulai melebarnya imbas dari konflik itu kepada lembaga lainnya.
Demikian dikemukakan anggota Tim Sembilan, Imam Prasodjo, Sabtu (14/2015).
”Kalau menurut saya tatarannya memang ada di leadership (kepemimpinan) di atas yang harus segera menentukan (penyelesaian),” ujarnya.
Lebih lanjut, Imam mengemukakan salah satu indikasi mulai melebarnya konflik KPK dan Polri dilihat dari adanya somasi terhadap Komnas HAM. Somasi dilayangkan oleh Polri terkait tudingan adanya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK.
”Ada kaitannya dengan Komnas HAM misalnya, masuk lagi ke wilayah-wilayah yang sebetulnya melebar. Ini yang kita gak ingin upaya-upaya yang selama ini kita perjuangkan melebar kemana-mana,” jelasnya.
Karenanya, Sosiolog dari Universitas Indonesia (UI) itu, meminta agar orang nomor satu di republik ini bisa menyelesaikan masalah antar dua lembaga hukum tak semakin meluas. Jika terus meluas masalah ini, maka akan terjadi hal yang tak diinginkan.
”Tapi ketika di atas itu gak melakukan langkah-langkah yang lebih decisive, apa terus kemudian akan diam saja. Kan harus ada unsur di tengan maupun di bawah ikut menyelesaikan. Tapi itu kan juga menyangkut masalah hukum, masalah emosi, supaya jangan makin tegang ” tandasnya.
Komentar