oleh

Ketua Kobanter Baru Imbau JajarannyaTidak Ikut People Power

-Ekonomi-400 views

BANDUNG – Ketua Koperasi Jasa Angkutan Bandung Tertib Baru (Kobanter Baru), Dadang Hamdani menyatakan tidak akan ikut dalam aksi People Power menolak hasil penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 22 Mei mendatang.

Dadang Hamdani mengatakan Pemilu telah selesai pada 17 April 2019, dan saat ini menunggu hasil KPU.

“Pokoknya kita, puasa Oke, tidak ada People Power,” kata Dadang saat memberikan pernyataan statement saat ditemui di kantor Koperasi Jasa Angkutan Bandung Tertib Baru ( Kobanter Baru) Jl. Terusan Sadang Serang Kec. Coblong Kota Bandung, Senin (20/5/2019).

Pernyataan tersebut diungkapkan saat menyikapi pemberitaan tentang sejumlah massa pendukung calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berencana menggelar aksi di Kantor Bawaslu dan KPU, Jakarta. Mereka meminta agar pencalonan Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi karena dianggap telah melakukan kecurangan. Mereka awalnya menggunakan istilah People Power, namun kemudian diubah menjadi Gerakan Nasional Kedaulatan Rakyat.

Dadang juga menjelaskan bahwa seluruh pengurus dan anggota Kobanter Baru sepenuhnya mendukung kinerja para penyelenggara Pemilu 2019 yaitu KPU, Bawaslu, DKPP dan pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut, selain itu pihaknya juga menghormati keputusan KPU serta mendukung siapapun Presiden yang terpilih secara konstitusional.

“Pada intinya saya dan seluruh anggota Kobanter baru mendukung keputusan hasil Pemilu yang konstitusional siapapun Presidenya yang terpilih, harus kita hormati dan kita dukung,” ujar Dadang.

Mengenai maraknya berita hoaks diberbagai media, pihaknya juga telah melakukan pembinaan terhadap para pengurus, anggota dan masyarakat untuk memfilter kabar bohong.

“Hoaks bertujuan membodohi masyarakat lewat keterangan dan berita palsu yang akan menimbulkan kegaduhan dan kekacauan di masyarakat,” katanya yang diamini oleh H. Rudi selaku Penasihat Kobanter Baru.

Kobanter Baru menaungi ribuan sopir angkot di Bandung ini menunggu kebijakan pemerintah agar lebih memberi perhatian kepada moda transportasi konvensional seperti angkot. Terkait dengan kebijakan Permenhub 118/2018 yang menggantikan Permenhub 108/2018 mengenai angkutan umum, Pihaknya mendukung, namun berharap, agar pemerintah lebih memperhatikan transportasi konvensional. Kobanter Baru siap bersaing dengan transportasi online melalui ASK (Angkutan Sewa Khusus) dibawah naungan Kobanter Baru.

“Tentu kami berharap agar pesta demokrasi berjalan damai. Supaya kami juga bisa bekerja dengan tenang dan pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang memikirkan nasib para sopir transportasi konvensional,” tutup Dadang.

Komentar

News Feed