Jakarta – Puluhan massa tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Papua Peduli Kemanusiaan Sekreariat bersama (LSM PPK Sekber) berunjuk rasa didepan Istana Negara Jakarta, Kamis (10/11/2016).
Mereka meminta agar oknum TNI tidak mengintimidasi masyarakat di tambang rakyat kampung Nafisi Kab. Nabire Papua.
“Berdasarkan fakta-fakta di lapangan, bahwa oknum TNI diduga membackup PT. Kristalin Ekalestari dengan melakukan tindakan yang tidak terpuji, dengan mengintimidasi pelaku tambang rakyat dengan senjata laras panjang,” tegas Koordinator aksi Harun.
Dalam aksinya, para demonstran juga membawa spanduk bertuliskan “Pemerintah Jokowi-JK sedang mengobati luka di Papua tetapi TNI merusak tatanan yang sudah di tata, dan kapan kami sebagai orang Papua bisa menikmati kekayaan alam tanah kami, kalau dirampok terus oleh pusat?”.
Selain itu, lanjut Harun, oknum TNI juga mengambil alih pos penjagaan tambang milik rakyat dan merobah warna pos penjagaan dengan warna hijau. Mereka juga dituding telah melakukan tindakan penghadangan/pelarangan terhadap logistik berupa bahan-bahan makanan dan BBM milik PT Tunas Anugrah Papua Holding Company (Perusahaan Lokal) yang dibawa ke lokasi operasi pertambangan dengan alasan harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Pangdam XVII/Cenderawasih.
“Sweeping beberapa tenaga kerja orang asing asal China yang bekerja di PT Tunas Anugrah Papua Holding Company juga kerap dilakukan,” tutur dia.
Bahkan, sambung Harun, ada upaya mengadu domba antara warga masyarakat setempat dengan Suku Dani yang sengaja didatangkan dari luar wilayah penduduk setempat oleh oknum-oknum anggota TNI bekerjasama dengan PT Kristalin Ekalestari. Tindakan aparat TNI tersebut adalah mengadu domba dengan cara memecah belah dan menciptakan konflik baik antara sesama warga masyarakat Papua, khususnya di lokasi pertambangan
atau sebaliknya antara warga masyarakat dengan TNI/POLRl bahkan dapat menimbulkan konflik antara TNI dan POLRI.
“Kami juga menyayangkan pemakaian fasilitas negara berupa alutsista milik institusi TNI untuk kepentingan busness PT Kristalin Ekalestari yang dilakukan oknum – oknum TM,” ucap dia.
Harun menambahkan bentuk intimidasi lainnya adalah membackup/mendampingi Direktur PT Kristalin Ekalestari dengan cara mengancam dengan kekerasan dibantu aparat TNI dengan senjata lengkap masuk ke wilayah penambangan milik PT Tunas Anugerah Papua Holding Company dan merampas hasil produksi emas kemudian dibagi-bagikan kepada oknum-oknum TNI dan menguasai semua hasil produksi yang kerjakan oleh masyarakat setempat.
“Kami mencurigai dan mengawasi dengan persenjataan lengkap atas kegiatan doa rutin yang dilakukan masyarakat dan pihak perusahaan PT Tunas Anugerah Papua Holding Company. Tindakan aparat TNI ini
jika terus-menerus dilakukan dikwatirkan akan menimbulkan konflik “Sara”,” tandasnya.
Komentar