Beritaasatu – Pusat Kajian Ekonomi Politik UBK Salamuddin Daeng menilai satu tahun lebih pemerintahan Jokowi – JK berjalan, tapi kondisi masyarakat desa belum mengalami perbaikan. Bahkan, kata Daeng, berdasarkan laporan bulan data sosial ekonomi Badan Pusat Statistik Edisi 70 Maret 2016 tergambar kondisi masyarakat malah semakin memburuk.
“Hal ini ditandai dengan nilai tukar petani turun ; NTP Februari 2016 turun 0,31 persen dibanding Januari 2016. pada Februari 2016, terjadi inflasi perdesaan sebesar 0,09 persen. NTUP Februari 2016 turun 0,40 persen dibanding Januari 2016,” beber Daeng, Senin (21/3/2016).
Padahal, kata dia, harga beras naik rata-rata harga beras Februari 2016 sebesar Rp13.376,00 per kg, naik 0,43 persen dari bulan sebelumnya. kondisi ini berbanding terbalik dengan nilai tukar petani yang turun.
“Ada indikasi karena pemerintah terus membuka impor beras yang menyebabkan kenaikan harga beras tidak dinikmati petani,” ujarnya.
Menurut dia, indikasi bahwa pemerintah Jokowi tidak memihak petani dtunjukkan oleh data statistik yang meperlihatkan kondisi ambruknya sektor pertanian, perikanan dan dan kehutanan. Hal ini terlihat dari data PDB Indonesia triwulan IV-2015 dibanding triwulan sebelumnya (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar 1,83 persen. Perlambatan ini disebabkan Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 23,34 persen.
“Mungkin karena pak Jokowi bukan orang desa, Jadi tidak peduli dengan nasib desa,” ucap Daeng.
Dikatakan dia, Jokowi peduli dengan mega proyek kereta cepat cina, listrik 35 ribu megawatts cina, Monorel mangkrak cina, impor bus way cina, impor tembakau dari cina, impor pangan dari cina.
“Atau mungkin karena Jokowi pedagang meubel, bukan petani, Jadi tidak peduli dengan desa…!, ayo petani melamar Jadi Presiden gantikan Jokowi,” pungkasnya.
Komentar