Beritaasatu – Partai Rakyat Demokratik (PRD) menilai untuk kesekian kalinya Kabinet Kerja kelihatan tidak kompak dalam membenahi persoalan bangsa. Setelah terjadi silang pendapat antara Menteri ESDM, Sudirman Said dan Menko Maritim, Rizal Ramli soal pengelolan Blok Masela kali ini giliran Presiden Jokowi memperlihatkan ketidaktegasannya terhadap masalah ini.
Demikian dikemukakan Waketum KPP PRD Alif Kamal, Selasa (23/2/2016).
“Selang 1 hari setelah Rizal Ramli mengumumkan bahwa pembangunan kilang pengelolaan gas dilakukan didarat (onshore), hari ini Presiden Jokowi lewat juru bicaranya, mengumumkan bahwa pemerintah belum memutuskan apakah pembangunan kilang akan dilakukan di darat atau di laut (offshore),” ungkap Alif.
Disebutkan Koord. Gerakan Nasional Pasal 33 (GNP 33), dengan mengambil banyak jargon Trisakti dan Nawacita yang sering dikampanyekan saat Pilpres 2014 harusnya sikap Jokowi tegas dalam persoalan Blok Masela ini yaitu, bangsa Indonesia harus berdaulat atas kekayaan alamnya.
“Tidak kemudian menunjukan sikap yang ragu atas kekayaan alam yang menjadi milik kita sendiri,” tegas dia.
Menurut Alif, Presiden Jokowi harusnya tidak terjebak dalam perdebatan pembangunan kilangnya saja, akan tetapi Presiden Jokowi harus memastikan bahwa pengelolaan Blok Masela kedepannya harus sejalan dengan amanat Trisakti, terutama Pasal 33 UUD 1945. Mengingat cadangan gas dalam blok ini yang begitu besar dan akan membawa banyak manfaat bagi negara ini ketika di kelola sendiri.
“Masela harus selamat selamanya,” tandasnya.
Komentar