Jakarta, beritaasatu.com – DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dan konkret sebagai upaya menahan laju kenaikan harga beras serta kelangkaan nya dipasaran.
“Untuk itu kita meminta semua pihak yang berkepentingan khususnya pemerintah wajib bekerja maksimal dalam menanggulangi permasalahan ini,” Ketua bidang litbang dan program DPP IKAPPI Ihsan Jauhari di Jakarta, Rabu (25/2/2015).
Dikatakan Ihsan, hal ini harus diselesaikan dengan langkah menyeluruh. Artinya, kata dia, Kementan, Bulog, Kemendag, Kemenhub dan Polri harus bersinergis dalam mensiasati permasalahan beras ini. Baik dalam menanggulangi situasi kelangkaan beras maupun mengatasi kenaikan harga yang kian tinggi dalam beberapa hari ini.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut “isi perut” sebagian besar masyarakat Indonesia yang menjadikan Beras sebagai bahan makanan pokok,” terang Ihsan.
Lebih lanjut Ihsan menegaskan agar pemerintah jangan hanya bisa menuding spekulan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dalam situasi ini tanpa ada langkah nyata dan tegas dalam menindak mereka.
“Tangkap dan beri sanksi hukum agar jera, karena kita jarang sekali melihat ada oknum spekulan yang dihukum. Jangan sampai ulah segelintir oknum tersebut menjadi tudingan kepada semua pedagang. Jika persoalan pada jalur distribusi maka harus ada evaluasi di bidang transportasi,” jelasnya.
DPP IKAPPI juga mengingatkan agar situasi ini jangan dimanfaatkan sebagai pintu masuk untuk membuka kran impor beras. Pihaknya menolak rencana Pemerintah untuk mengimpor beras tanpa memberi penjelasan yang konfrehensif serta tidak memberi solusi untuk mengatasi persoalan diatas. Pemerintah jangan hanya mengambil jalan pintas tanpa memikirkan effectnya terhadap pedagang dan petani.
“Persoalan ini(kelangkaan) bukan sekali ini terjadi tetapi pemerintah sepertinya “gagap” dalam menghadapi kelangkaan. Oleh karena itu kami meminta pemerintah untuk lebih serius dalam menghadapi situasi ini,” tukasnya. (An)
Komentar