Jakarta – Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Barisan Garuda Pancasila (BGP), dan Laskar Janur Kuning dan Front Pancasila mencurigai acara deklarasi Latuharhari bertema “Panel Pulau Buruh, Kamp Kerja Paksa” ada unsur dugaan peyebaran paham komunis. Pasalnya, agenda tersebut di lanjutkan konferensi Pers, dan selama acara berlangsung ditutup dengan “Lorong Genosida 65-66” diruang terbuka Komnas Ham Jakarta Pusat.
Acara itu digelar dari tanggal 17-19 Maret 2017, dengan tema dan susunan kegiatan berikut: International People’s Tribunal (IPT) 1965, Komnas HAM Perempuan, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
“Kami menuntut pembubaran acara tersebut diatas karena terindikasi melakukan penyebaran paham yang bertentangan dengan asas Pancasila,” tegas Kornas Nanang Qosim, Minggu (19/3).
Selain itu, kata Nanang, pihaknya mendesak aparat kepolisian dan TNI untuk ikut mengawal pembubaran acara tersebut, yang menjadi tugasnya dalam menindak kegiatan yang bertentangan dengan paham Pancasila. “Usir asing dan aseng yang membawa dan menyebarkan paham komunis yang bertentangan dengan Pancasila dan menghimbau kepada seluruh Umat Islam dan Rakyat cinta Pancasila agar segera menuju titik kumpul pembubaran,” terangnya.
Lebih lanjut, Nanang menyebutkan bahwa gerakan PKI gaya baru mencoba merusak pikiran anak-anak muda yang tak paham sejarah. Mereka berupaya memutarbalikkan fakta dengan menyebut PKI sebagai korban kekejaman pemerintah Orde Baru. Kata dia, tanda-tanda kebangkitan kembali komunisme di Indonesia dengan istilah komunisme gaya baru (KGB) sudah terlihat dengan berbagai cirinya. Letupan-letupan seperti peristiwa kanigoro sudah mulai muncul saat ini, misalnya dengan bermunculan reoni eks-PKI di Bayuwangi.
“Sejarah akan terus berlangsung dan tidak pernah berhenti,” tuturnya.
Nanang melanjutkan pembedanya terletak pada warna dan kualitasnya. Jika dahulu pendekatan yang dilakukan dominan memulai kekerasan/pembunuhan namun sekarang ini pendekatan strategis dengan soft power. Komunisme bergerak melalui seluruh sendi kehidupan baik legislative maupun eksekutif, merayap di tengah-tengah masyarakat Indonesia.
“PKI juga bergerak melalui partai-partai yang berhaluan kepada keberadaan Komunis,” sebutnya.
Dia mengingatkan bahwa peristiwa kudeta berdarah G30S/PKI tahun 1965 telah menjadi lembaran merah dalam sejarah penegakan Pancasila di Indonesia. Sebelumnya, PKI juga telah melakukan berbagai pembunuhan kepada santri, kyai dan penjaga NKRI dan penghianatan kepada Pancasila dan UUD 1945. Berbagai peristiwa kekejaman dan kebengisan PKI diantara tahun 1946, 1948 dan berbagai peristiwa lain sebelumnya.
“Kini PKI semakin merajalela menunjukan wujudnya dengan berbagai bentuk kegiatan secara terbuka seolah-olah tidak memiliki sejarah kejahatan kelam yang pernah dilakukan terhadap NKRI dan juga dengan berbagai bentuk aksi terselubung lainnya di rebublik ini,” bebernya.
Dikatakan dia, kegiatan-kegiatan PKI tersebut sebagaimana halnya pada tanggal 18-19 April 2016 yang diselenggarakan di Hotel Arya Duta Jakarta dengan tema “Simposium Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan” dengan jelas kegiatan tersebut mempunyai tendensi untuk menghidupkan kembali paham Kumunis (PKI). Padahal kegiatan tersebut sangatlah bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 TAP MPRS No XXV/MPRS Tahun 1966 tentang larangan kumunis Indonesia dan Underbouwnya serta ajaran Komunisme/Marxisme/Leninisme, TAP MPR RI Nomor 1 Tahun 2003, UU No 27 Tahun 1999 tentang perubahan KUHP berubungan dengan kejahatan dan keamanan Negara.
Sementara itu, lanjut Nanang, ada banyak kegiatan lainnya sebagaimana pada tanggal 5-8 Mei 2016 di Taman Ismail Marzuki (TIM) dengan tema kegiatan “ASEAN Literary Festival” dan Belok Kiri festival” yang pada akhirnya mendapatkan aksi unjuk rasa penolakan acara tersebut dari ormas Mahasiswa dan Masyarakat, sehingga kegeiatan tersebut sempat berpindah ke beberapa tempat lainnya seperti, LBH Jakarta dan goethe Institut.
Dijelaskan dia, acara PKI tersebut pada hari pertama “Jalan Berkeadilan Bagi Penyintas” dengan sub Tema “Temuan dan Memoralisasi: Kuburan Massal Sebuah Refleksi” dengan peluncuran buku tentang laporan akhir pengadilan rakyat international dari belanda tribunal, dan pemutaran film IPT 1965. Pada acara ke dua PKI menggelar acara diskusi panel dengan tema “9 Unsur Kejahatan Kemanusiaan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Pembinasaan 1965-66” dan dilanjutkan dengan diskusi public dengan tema “ Penyelesaian Kejahatan Serius 1965-66 dan Sesudahnya”.
“Demi membuktikan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) dan menjaga Kesaktian Pancasila terhadap kekejaman dan kebengisan komunisme yang pernah memakan ratusan ribu korban dan pembunuhan terhadap 7 Jenderal terbaik bangsa pada tahun 1965,” tandasnya.
Komentar