Beritaasatu – Menanggapi munculnya isu rencana Reshuffle kabinet yang akan dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK, kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) pun meminta agar Menteri Tenaga Kerja menjadi prioritas utama dalam rencana tersebut.
“Sikap KSPI, bila benar Presiden Jokowi akan mereshufle kabinet maka Menaker adalah salah satu Menteri yang harus direshufle karena tidak ada satupun kebijakan Menaker yang dirasakan oleh buruh. Malah banyak kebijakannya yang kontroversial merugikan dan meresahkan buruh,” demikian disampaikan Presiden KSPI Said Iqbal, Rabu (24/06/2015).
Lebih lanjut, Said mengemukakan bentuk nyata kebijakan Menaker yang sangat kontroversial dan merugikan para buruh antara lain seperti Surat Edaran Dirjen (SE Dirjen) yang memuat setiap Pimpinan Unit Kerja (PUK) di tiap perusahaan harus mempunyai aturan (AD/ART) sendiri.
“Belum lagi rencana naik upah 2 tahun atau bahkan bisa 5 tahun sekali, Tripartis Nasional sudah bubar, ratusan TKI terancam hukuman mati tanpa kejelasan aksi dari Menaker-nya,” jelasnya.
Tak hanya itu, lanjut Said, banyaknya kebijakan/peraturan yang tidak jalan seperti RPP jaminan pensiun yang urung selesai hingga kini. Padahal, lanjut dia, 1 Juli 2015 harus sudah dijalankan program tersebut.
“Program BPJS kesehatan untuk buruh melalui ‘Coordination Of Benefit/COB’ tidak jalan sama sekali, penggunaan pekerja outsourcing kembali marak secara masif termasuk di BUMN karena lemahnya Law Enforcement, dan kebijakan menaker tentang perumahan buruh hingga kini tidak jelas karena hanya berlindung dibalik Presiden,”cetusnya.
Belum lagi, ditegaskan Said, hal ini makin diperparah dengan banyaknya kriminalisasi dan kekerasan terhadap buruh dan pimpinan buruh tanpa tindakan apapun dari Menaker.
“Apalagi soal kebijakan upah minimum dari Menaker tidak jelas orientasinya, gerakan K3 dan Produktivitas menurun. Saatnya reshuffle Menaker,” tukasnya.
Komentar