Jakarta, beritaasatu – Mantan Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) Laksdya (purn) Didik H Purnomo menilai hal mustahil pemerintahan Joko Widodo yang baru berjalan 6 bulan akan mewujudkan pembangunan poros maritim.
“Tidak mungkin program tersebut dapat dilakukan saat ini, karena pemerintahan Jokowi sendiri baru berlangsung sekitar 6 bulan. Itu butuh waktu lama, waktu lima tahun itu mustahil,” jelas Didik saat diskusi di Bakoel Koffie Jakarta, Minggu (10/5/2015).
Menurut didik, dibutuhkan komitmen yang tinggi dari Pemerintah dan kebijakan-kebijakan yang bermuara pada kemaritiman, termasuk membangun industri kapal laut. Butuh waktu sekitar tiga tahun untuk membangun industri tersebut dan itu pun ditunjang dengan pemberdayaan pihak swasta.
“Pemerintah harus memberi insentif pada swasta juga. Sedangkan yang paling sulit adalah membangun budaya kemaritiman, dan hal tersebut dibutuhkan proses hingga ratusan tahun dengan kebijakan pemerintah yang konsisten mendukung terwujudnya hal tersebut,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Didik mengapresiasi pemerintahan Jokowi yakni pembentukan Meteri Kordinator Kemaritiman, yang dipimpin oleh Indroyono Soesilo, serta langkah Menteri Perikanan dan Kelutan, Susi Pudjiastuti yang bertindak tegas pada nelayan asing yang mencuri ikan dari laut Indonesia.
“Itu sudah bagus, tapi harus ditingkatkan lagi kordinasinya, kan ada Bakamla, kenapa tidak dijadikan satu kordinasinya,” ujarnya.
Komentar