Peradilan Militer Dinilai Jadi Benteng Impunitas Prajurit TNI Berita|Selasa, 23 Desember 2025oleh Iqbal JAKARTA – Reformasi tahun 1998 menghasilkan mandat penting, salah satunya penataan ulang
CBA: Jabatan Sipil Diisi TNI Aktif Sama dengan Kemunduran Demokrasi Nasional|Selasa, 11 Maret 2025Kamis, 13 Maret 2025oleh Iqbal Jakarta – Revisi UU nomor 30 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Catatan Kritis Imparsial, Dorong DPR Hentikan Pembahasan RUU TNI Berita Utama|Kamis, 18 Juli 2024oleh Iqbal Jakarta – Direktur Imparsial Gufron Mabruri mengkritik pembahasan revisi UU TNI yang
Perluasan Tugas TNI ke Keamanan Berpotensi Kembali ke Dwifungsi Masa Orba Nasional|Senin, 20 Mei 2024oleh Iqbal Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil meluncurkan kajian atas rancangan revisi undang-undang (RUU)
Revisi UU TNI Jelas Melanggar Konstitusi, Mengkhianati Reformasi & Bisa Kembalikan Dwifungsi Uncategorized|Jumat, 7 Juli 2023oleh Iqbal Jakarta – Setelah RUU Keamanan Nasional ditolak oleh Koalisi Masyarakat Sipil, Pemerintah
Revisi UU TNI, Pakar : Bakal Membawa Problematik Baru Berita Utama|Selasa, 4 Juli 2023Selasa, 4 Juli 2023oleh Iqbal Jakarta – Revisi UU TNI dikritisi oleh Wakil Koordinator KontraS Andy M.
YLBHI: Revisi UU TNI yang Dorong Perluasan Kewenangan Militer akan Mengancam Demokrasi Berita Utama|Jumat, 9 Juni 2023Sabtu, 17 Juni 2023oleh Iqbal Jakarta – Rencana revisi UU No.34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Penambahan Kodam Disinyalir untuk Membangun Postur Kekuatan TNI ke Dalam Nasional|Jumat, 9 Juni 2023oleh Iqbal Jakarta – Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menilai revisi UU TNI
Istri Almarhum Munir, Suciwati : Bisa-bisanya Revisi UU TNI Di Tengah Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu yang Belum Tuntas? Nasional|Kamis, 1 Juni 2023oleh Iqbal Jakarta – Direktur LBH Pos Malang Daniel Siagian mengkritik revisi undang-undang Nomor
Amnesty International Indonesia : Revisi UU TNI Membuka Gerbang Kembalinya Dwifungsi ABRI Berita Utama|Minggu, 21 Mei 2023Minggu, 21 Mei 2023oleh Iqbal Jakarta – Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa rencana
