Program BTP Dinilai Perlu Mengedepankan Perlindungan Hak Masyarakat Berita|Kamis, 16 Juli 2026oleh Iqbal JAKARTA – Koalisi Rancapinang untuk Keadilan bersama warga Desa Rancapinang, Kabupaten Pandeglang,
Militer Amankan Rumah Jampidsus, Koalisi Sipil Kritik Pelibatan TNI di Tengah Proses Penegakan Hukum Berita|Kamis, 9 Juli 2026oleh Iqbal Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil mengecam pengerahan personel TNI bersenjata yang berjaga
Koalisi Masyarakat Sipil: Pengusutan Tragedi KDMP Penting untuk Menjamin Keadilan Korban Berita Utama|Selasa, 30 Juni 2026oleh Iqbal Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita atas meninggalnya lima peserta
Peserta Latsarmil Tewas, Koalisi Sipil Serukan Penghentian Latsar Kemiliteran bagi Warga Sipil Berita Utama|Rabu, 24 Juni 2026oleh Iqbal Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya dua
IRC Minta Pemerintah Batalkan RPP Tugas TNI Demi Demokrasi Berita Utama|Rabu, 27 Mei 2026oleh Iqbal Jakarta – Indonesia RISK Centre (IRC) menilai Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang
Koalisi Nilai RPP TNI Berpotensi Tabrak Prinsip Demokrasi Berita Utama|Kamis, 23 April 2026oleh Iqbal Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan melontarkan kritik keras
Koalisi: Pelibatan TNI Atasi Terorisme via Perpres Langgar UU dan Prinsip Negara Hukum Berita|Rabu, 7 Januari 2026oleh Iqbal Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menolak keras beredarnya
Teo Reffelsen Kritik Militer di SDA: Perlu Pembatasan Tegas Peran TNI di Ranah Sipil Nasional|Kamis, 25 Desember 2025oleh Iqbal Jakarta — Koalisi Masyarakat Sipil secara resmi mengajukan gugatan materiil terhadap Undang-Undang
LBH Pers Nilai RUU KKS Berisiko Mengancam HAM & Jadi Instrumen Politik Berita Utama|Senin, 22 Desember 2025oleh Iqbal Jakarta — Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari Raksha Initiatives, Centra Initiative,
Uji Materi UU TNI: Ancaman terhadap Supremasi Sipil Pasca-Reformasi? Nasional|Kamis, 23 Oktober 2025oleh Iqbal JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil kembali mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK)
