Imparsial Soroti Dampak Perpres Pengamanan Jaksa terhadap Sistem Peradilan Berita|Kamis, 16 Juli 2026oleh Iqbal JAKARTA – Imparsial mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mencabut Peraturan Presiden (Perpres)
Perang yang Kotor dan Sejarah yang Terulang Berita Utama|Senin, 16 Maret 2026oleh Iqbal Sulit dibayangkan dan dirasakan, warga sipil yang tak berdosa dan tidak mengerti
Imparsial: Reformasi Peradilan Militer Tak Boleh Ditunda Nasional|Senin, 16 Februari 2026Minggu, 15 Februari 2026oleh Iqbal Jakarta — Pengacara sekaligus peneliti dari Imparsial, Tegar Putuhena, kembali menegaskan pentingnya
Imparsial: Polri di Bawah Kementerian Menyimpang dari Mandat Reformasi Berita Utama|Sabtu, 7 Februari 2026oleh Iqbal Jakarta – Lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengawasan hak asasi manusia,
Imparsial Kecam TNI Berseragam di Ruang Sidang Perkara Nadiem Berita Utama|Rabu, 7 Januari 2026Rabu, 7 Januari 2026oleh Iqbal Jakarta — Lembaga riset dan advokasi hak asasi manusia, Imparsial, mengkritik kehadiran
Reformasi Peradilan Militer Mendesak: Indonesia Belum Jadi Negara Hukum Berita|Senin, 24 November 2025Jumat, 5 Desember 2025oleh Iqbal Jakarta – Polemik terkait beberapa kasus yang melibatkan oknum anggota TNI dan
Soleman Ponto Kritik Polisi, Imparsial Ingatkan Ancaman Aktivisme TNI di Jabatan Sipil Berita|Rabu, 19 November 2025Rabu, 3 Desember 2025oleh Iqbal Jakarta – Mantan Kabais, Soleman Ponto, kembali memantik perdebatan publik setelah mengkritik
RUU KKS: Ketika Regulasi Siber Menjadi Alat Militerisasi Digital Nasional|Sabtu, 18 Oktober 2025oleh Iqbal Jakarta – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) kembali
RUU TNI Tak Jadi Solusi, Imparsial : Kekerasan oleh Prajurit TNI Terus Terjadi Nasional|Rabu, 19 Maret 2025oleh Iqbal Jakarta – Imparsial menegaskan bahwa Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (RUU TNI)
Imparsial : RUU TNI Mengancam Demokrasi, Melenceng Jauh dari Konstitusi Berita Utama|Kamis, 15 Agustus 2024oleh Iqbal Jakarta – Imparsial, lembaga yang berkecimpung dalam hak asasi manusia menyoroti dokumen