Jakarta – Direktur Eksekutif Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyebut langkah mantan Gubernur DKI Jakarta yang juga kini sebagai Capres nomor urut
Tag: Heru Budi Hartono
Desak Penyelidikan Formula E Dilanjutkan, Eko Kuntadhi : Serba Salah! Kalau Emang Ada Indikasi Korupsi ya Lanjutin!
Jakarta – Eko Kuntadhi, Pegiat Media Sosial meminta proses penyelidikan kasus dugaan korupsi Formula E segera dilanjutkan. Menurut Eko, kasus ini harus
KPK Jangan Banyak Alasan, Saatnya Serius Ungkap Kasus Dugaan Korupsi Formula E
Jakarta – Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas mengakui adanya pihak-pihak yang berusaha keras untuk menutupi dan menghilangkan bukti-bukti adanya dugaan tindak
Kejar Dokumen LPJ Formula E, Ketua F-PSI : Kalau Tidak Kita Pegang, Evaluasi Mau Berdasarkan Acuan Apa?
Jakarta – Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
Soal LPJ Penyelenggaraan Formula E, Ketua F-PSI DPRD DKI Minta Heru Budi Turun Tangan
Jakarta – Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mendesak Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono menyerahkan laporan pertanggungjawaban (LPJ)
Pengamat : Polemik JakPro Tak Hanya Formula E, Butuh Penanganan Komprehensif
JAKARTA – Persoalan PT Jakarta Propertindo terkait dengan kegiatan Formula E belum akan berakhir selama tidak ada laporan keuangan yang transparan dan
OC Kaligis Beri Masukan untuk PJ Gubernur DKI Lewat Surat, Bahas Kasus Formula E Warisan Anies
Jakarta – Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, pengacara kondang Indonesia yang berpengalaman menangani berbagai kasus di Indonesia yang menyedot perhatian banyak orang,
Menata Peradaban Jakarta, Benny Susetyo : Ini Waktunya PJ Gubernur DKI Bekerja
Jakarta – Pelantikan PJ Gubernur Jakarta, Bapak Heru Budi Hartono sementara memberi harapan publik untuk membangun peradaban kota Jakarta sebagai pusat kota
Kini Tak Lagi Jabat Gubernur, KPK Bisa Lebih Leluasa Periksa Anies Baswedan Soal Kasus Formula E
Jakarta – Studi Demokrasi Rakyat (SDR) menegaskan dengan lengsernya Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadi
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.