Jakarta, beritaasatu.com – Satu persatu kebohongan Ketua KPK Abraham Samad makin terkuak. Bahkan, kesaksian faktual diungkapkan oleh beberapa kawan dekatnya, yang mengaku tidak rela Samad terus menerus terjebak dalam kebohongan publik. Untuk itu sudah saatnya Samad berjiwa besar mundur dari KPK.
Demikian ditegaskan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, di Jakarta, Jumat (6/2/2015).
“Kami berharap, Polri dengan cepat memproses kasus Samad dan segera menjadikannya tersangka serta menahannya,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Neta, Komisi III DPR perlu membentuk tim untuk menyelidiki dugaan pelanggaran etika dan moral yang dilakukan Samad, terutama menyangkut foto-foto mesra dengan beberapa wanita cantik yang muncul belakangan ini. Komisi III juga harus melakukan tekanan politik agar Samad segera mengundurkan diri dari KPK.
“Memang, hingga saat ini Samad belum jujur soal pertemuannya dengan petinggi PDIP maupun foto mesra tersebut. Malahan, Samad menggunakan ‘tangan’ Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi untuk membantah soal foto mesra yang beredar luas di masyarakat,” paparnya.
Lebih lanjut, IPW berharap Johan Budi jangan mau diperalat Samad untuk menutup kebohongannya. Seharusnya, kata Neta, sejak punya ambisi jadi cawapres Samad mundur dari KPK. Sebab saat itu Samad sudah lompat pagar jadi politisi. Akibatnya, apa pun putusan Samad sudah bukan lagi sebagai penegak hukum, tapi lebih bernuansa politis, pilih kasih, dan tebang pilih berdasarkan kepentingan politiknya.
“Samad sudah memakai institusi KPK sebagai alat ambisi politik, dan tentunya hal ini sudah melawan aturan yang dibuat KPK sendiri,” terang dia.
Tapi anehnya, tambah Neta, ada 4 hal yang tidak masuk akal yang dipertontonkan Samad dan elit-elit KPK dalam menyikapi kasus Samad. Yang pertama, kata Neta, mereka selalu membangun opini bahwa komisioner KPK adalah orang yang tidak pernah salah. Kedua, lanjut Neta, mereka ingin membawa publik kepada opini bahwa pimpinan KPK adalah malaikat suci yang tidak bisa tersentuh hukum, meski mereka melakukan pelanggaran hukum. Berikutnya, mereka cenderung membangun dinasti otoriter yang munafik.
“Di kasus lain mereka minta Presiden untuk tidak melakukan intervensi, tapi dalam kasus dugaan pidana elit-elit KPK, mereka memaksa presiden untuk turun tangan melakukan intervensi, malah meminta inpunitas segala,” ungkapnya.
Selanjutnya, kata Neta, mereka terus menerus menjual rakyat dalam bersuara dan menafikan keputusan DPR sebagai legitimasi suara rakyat yang sah. IPW menilai saat ini Samad sudah menuai badai, dan kasusnya muncul dimana-mana. Agar lebih aman, lebih baik Samad mundur dari pada akan lebih menanggung rasa malu yang lebih dalam lagi.
“IPW juga mendesak Polri agar secepatnya menuntaskan kasus Samad agar KPK tidak tersandera prilaku prilaku negatif para elitnya,” tukasnya.
