JAKARTA – Pengamat Politik IPI Karyono Wibowo menilai terlalu pagi memberikan nilai keberhasilan di 100 hari pemerintahan Jokowi-JK.
“100 hari itu adalah waktu untuk melakukan kondolidasi dan merancang kebijakan,” kata Karyono.
Hal itu mengemuka saat diskusi publik bertema ‘100 hari Pemerintahan Jokowi-JK antara harapan dan kenyataan’ yang digagas oleh Barisan Insan Muda (BIMA), di Gedung Joeang 45 Jakarta, Kamis (29/1).
Lebih lanjut, Karyono menyebutkan empat tantangan Presiden Jokowi yang harus dihadapi. Tantangan pertama, adalah Partai pendukung Jokowi-JK minoritas di parlemen, sehingga pemerintahan susah jalan tanpa parlemen.
“Sampai saat ini Jokowi menjadi bulan-bulanan di DPR, ini akan menghambat jalan pemerintahan. Kompromi KIH-KMP terkadang tidak sesuai dengan harapan Presiden. Saat ini energi Jokowi habis di parlemen,” ujarnya.
Yang kedua, kata Karyono adalah Jokowi-JK dihadapkan dengan keterbatasan Fiskal. Menurut pemerintah, tidak ada cara lain kecuali menaikkan harga BBM. Ketiga, Jokowi dihadapkan kepada kepentingan partai politik yang krusial dan faktanya, Jokowi saat ini tersandera.
“Ada sejumlah tokoh yang tidak loyal ke Presiden, tetapi loyal ke patronnya. Dalam kabinet kerja, tidak terbangun sinergitas dikarenakan ada kepentingan-kepentingan,” bebernya.
Tantangan terakhir, tambah Karyono, Jokowi menghadapi kekuatan oposisi. Terlihat diam, tetapi bermain di belakang. Seperti api dalam sekam dan pedang bermata dua.
“Seolah-olah mendukung Presiden, padahal membuat jebakan batman,” ujarnya.
Lebih jauh, Karyono memberikan ramuan untuk menghadapinya. Kata Karyono, solusinya adalah sistem Presidensial harus diperkuat. Dan Jokowi harus membangun politik penyeimbang (kekuatan relawan). Akan tetapi, kata Karyono, terlihat ada kekuatan besar yang berusaha menjauhkan Jokowi dan para relawan.
“Jokowi harus membangun kekuatan TNI, dengan catatan jangan seperti era orde baru. Harus ada batasan, TNI hanya mem-back up ketika Jokowi dalam keadaan terjepit,” tukasnya.
