Jakarta, beritaasatu.com – Presiden Joko Widodo diminta bertanggung jawab atas penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
Demikian dikemukakan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Ade Irawan.
“Saya kira presiden harus bertanggungjawab, saya pikir presiden harus menjaga KPK agar bisa melakukan kerja pemberantasan korupsi,” kata Ade di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum’at (23/1/2015).
Dari pantauan dilapangan di Gedung KPK, telah banyak awak media dan sejumlah aktivis anti korupsi yang ingin mendapatkan keterangan langsung dari KPK. Namun, hingga kini pimpinan KPK belum mengeluarkan keterangan resmi terkait penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Mabes Polri.
Menurut Ade, inikan bola panas dari Presiden Jokowi kepada KPK setelah menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri. “Kemudian penetapan Kapolri dipending untuk menegakan hukum. Mau kami Jokowi ikut turut campur disini,” cetusnya.
Ade mengungkapkan bahwa Jokowi harus segera turun tangan, karena dua institusi ini jadi andalan Presiden. “Harusnya dua institusi ini (Polri dan KPK) saling bersinergi. ini justru saling menghalangi pemberantasan korupsi. Makannya Presiden harus mengambil sikap,” pungkasnya. (Ray)
