oleh

Mantan Anggota TGPF: Saya Lawan Ahok Tahun 2016, Tapi Ogah Dukung Prabowo Subianto

-Politik-238 views

Jakarta – Mantan Anggota TGPF Romo Ignatius Sandyawan menceritakan tentang penggusuran terhadap warga Bukit Duri Jakarta Selatan tahun 2016 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada masa itu.

“Jadi begini saya dan pak Ahok awalnya berteman, konsep rumah susun di Bantaran Kali Ciliwung kita yang susun buat kampanye Jokowi – Ahok di Pilgub tahun 2012, sebelum penggusuran terhadap Warga Bukit Duri pak Ahok sudah sepakat dengan konsep rumah susun yang kami tawarkan, dan kami terlibat beberapa kali pertemuan, dalam pertemuan tersebut pak Ahok enak ngobrolnya santun, tenang dan lembut. Tetapi entah kenapa semakin lama pak Ahok semakin keras dan menggusur kami warga Bukit Duri,” sesal Sandyawan, hari ini.

Kata Romo Sandyawan, solusi Rusunawa yang ditawarkan tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia.

“Bagaimana mau adil, kita punya tanah kemudian digusur, kita tidak bisa menempati tanah kita, dan kita ditampung disebuah rusun yang bukan menjadi hak milik harus bayar bulanan lagi. Itu kan pelanggaran ham,” kata Romo Sandyawan.

Makanya pihaknya mengajukan gugatan ke Pemprov DKI atau clas action dan akhirnya menang. Pemprov DKI Jakarta harus mengganti rugi kerugian warga Bukit Duri. Momen itu banyak dimanfaatkan oleh musuh musuh Ahok dibuat lah seolah-olah dirinya mendukung Anies maupun Prabowo.

Tetapi sudah jelas, bahwa dirinya memastikan tidak memilih Prabowo.

“Saya bukan orangnya Prabowo ataupun Anies, saya hanya manusia biasa yang ingin terbang bebas membela rakyat kecil yang dianiaya,” ucapnya.

Sama dengan kasus pelanggaran ham masa lalu saat di TGPF, Sandyawan menyebutkan bahwa kasus kerusuhan 98 adalah karena operasi militer, murni operasi militer tambah Sandyawan. Hebatnya TGPF Tim Gabungan Pencari Fakta itu bisa memeriksa orang atau pejabat di kantor nya tersebut.

“Saya juga memeriksa pak Prabowo, pak Wiranto dan yang lainnya. Dalam rekomendasi TGPF tersebut saya sampaikan bahwa pak Prabowo harus dimintai pertanggung jawabannya terkait kasus penculikan aktivis tersebut. Dimana ada korban kekerasan oleh Pemerintah pasti akan saya bela,” tandas Sandyawan.

Komentar

News Feed